Foto : Jaksa Agung, HM Prasetyo. (istimewa)

Enggan Diajak Gabung ke Densus Tipikor, Ini Alasan Kejagung

Ind | Minggu , 15 Oktober 2017 - 15:38 WIB

Publicapos.com- Seiring wacana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kapolri, Jenderal Tito Karnavian mengajak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk bergabung.

Tito mengungkapkan alasan keingin pihaknya mengajak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejagung untuk bergabung. Bergabungnya JPU ke Densus Tipikor Polri, kata Tito, seperti halnya yang telah diterapkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana jaksa dan penyidik Polri dimasukkan ke dalam lembaga antirasuah tersebut.

Selain itu, agar penanganan perkara korupsi di Densus Tipikor bisa berjalan cepat. "Paling tidak dari Kejaksaan Agung membentuk tim yang bisa melekat agar perkaranya tidak bolak balik," ujar Tito dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017) lalu.

Tito menegaskan, keberadaan JPU di dalam Densus Tipikor Polri tidak akan mengurangi kewenangan Kejaksaan dalam penanganan pidana korupsi. "Ini hanya tim kecil yang memang disiapkan untuk melekat mendukung penuntutan sehingga tidak terjadi perkara yang bolak balik," kata Tito.

Lantas bagaimana tanggapan Jaksa Agung, M Prasetyo terkait permintaan Kapolri tersebut? Prasetyo mengatakan, jika bergabung Densus Tipikor, ada kekhawatiran Kejaksaan Agung bahwa Densus Tipikor dinilai sebagai saingan KPK. "Menghindari ada anggapan nanti ini (bergabungnya kejaksaan ke Densus Tipikor) dianggap saingan KPK," kata Prasetyo.

Apalagi, memang belum ada dasar hukum penyatuan Polri dan Kejaksaan dalam sebuah lembaga untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, Kejaksaan memilih tetap berpegang pada KUHAP yang mengatur bahwa Kejaksaan menerima hasil penyelidikan dan penyidikan dari Polri untuk diproses.

Prasetyo juga menyebut sudah seharusnya seluruh fungsi penuntutan tindak pidana termasuk korupsi dikembalikan ke kejaksaan. Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

"Kalau kenyataannya undang-undang seperti itu ya kita laksanakan. Hanya single procecutor itu universal. Saya rasa di negara lain pun juga begitu. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jaksa Agung dinyatakan sebagai penuntut tertinggi," kata Prasetyo.

Kejagung justru akan melakukan penguatan Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK) agar dapat bersinergi dengan Densus Tipikor. Prasetyo mengatakan, penguatan Satgasus P3TPK akan dilakukan di satuan wilayah kejaksaan tingkat negeri dan tinggi.

Menurutnya, penguatan Satgasus P3TPK akan mempermudah proses pelimpahan hasil penyidikan kasus yang ditangani Densus Tipikor ke pengadilan. "Mereka (Densus Tipikor) kerja melakukan penyidikan perkara korupsi, kami terima penyidikan mereka untuk dilimpahkan di pengadilan," katanya.

Diketahui, Densus Tipikor nantinya akan dipimpin seorang bintang dua. Kepala densus akan bertanggungjawab langsung kepada Kapolri. Satgas tipikor tersebut akan dibagi kepada tiga tipe, yakni tipe A (enam satgas), tipe B (14 satgas) dan tipe C (13 satgas).

Adapun anggaran untuk membentuk Densus Tipikor mencapai sekitar Rp2,6 triliun. Tito merinci, anggaran tersebut termasuk untuk belanja pegawai 3.560 personel sekitar Rp786 miliar, belanja barang sekitar Rp359 miliar, dan belanja modal Rp1,55 triliun.


Kemenristekdikti: Ideal Setiap Daerah Miliki Satu Wahana Pusat Sains

Kementan Apresiasi Komitmen Pelaku Usaha Soal Industri Susu Nasional

Di Moment Asian Games, Kemenpora Gelar Fashion Show Batik Sport

Pecahkan Rekor Dunia, 1.300 Instruktur Siap Latih 65.000 Peserta Senam Poco-Poco