Foto : Kisno Umbar/Documentasi pribadi

Berkedok Isu Intoleransi

Admin | Sabtu , 03 Maret 2018 - 13:33 WIB

Perbincangan tentang maraknya intoleransi di Indonesia kembali mencuat pasca tragedi penyerangan beberapa tokoh agama belum lama ini. Diantaranya persekusi biksu Mulyanto Nurhalim dan pengikutnya di Desa Caringin Legok, Tangerang, penyerangan Gereja Lidwina, Bedog, Sleman, dan kekerasan terhadap pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Cicalengka Bandung, KH. Umar Basri, serta penganiayaan terhadap ulama sekaligus Pimpinan Pusat Persis, H. R. Prawoto hingga meninggal dunia.
 
Kasus itu menunjukkan seolah-olah tidak pernah ada habisnya problem intoleransi di negeri yang merdeka 72  tahun ini. Mungkin itu bagian dari konsekuensi Indonesia negeri dengan dengan kebhinekaaan yang luar biasa, ada ribuan suku suku bangsa, ras, bahasa dan beragam agama. Tak jarang perbedaan itu memicu timbulnya konflik-konflik kelompok atau antarpersonal. 
 
Jika kita runut kejadian sejak beberapa tahun silam, ada kasus pembakaran masjid di Tolikara Juli 2015, kasus pembakaran vihara di Tanjungbalai Juli 2016 silam, kemudian rangkaian kasus 2017 di Jawa Tengah penolakan Kapel di Sukoharjo, Masjid Arqom di Kota Pekalongan, penolakan GKI Mojosongo Jebres, Solo, dan Gereja Utusan Pantekosta Colomadu Karanganyar. Serta masih banyak kasus-kasus lainnya. 
 
Namun pantaskah kasus yang baru-baru ini terjadi golongkan sebagai gerakan intoleranisme beragama? Agaknya kita terlalu terburu-buru untuk klaim kasus ini. 
 
Intoleransi bisa kita artikan sifat atau sikap yang tidak menghargai, membiarkan, membolehkan perihal keagamaan yang berbeda atau bertentangan dengan agamanya sendiri. PBB dalam “Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief (DEID) 1981", menyandingkan istilah intoleransi dengan diskriminasi yang diartikan sebagai pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan yang tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar yang setara.
 
Kasus yang terjadi kali ini benar-benar unik. Pola yang terjadi dalam kasus ini hampir sama. Sasarannya adalah tokoh dari beberapa agama, mulai dari kiai, pastur, biksu dan juga pimpinan kelompok ormas di Indonesia. Pelakunya kemudian diklaim sebagi orang gila. Ditambah lagi, kasus tersebut terjadi dalam rentan waktu yang dekat. 
 
Dampak dari tragedi itu, menimbulkan spekulasi yang beragam. Ada yang mengkait-kaitan dengan fenomena 1998, terkait gerakan penyerangan terhadap tokoh agama, ada pula yang mengkaitkan dengan petanda kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI), juga ada yang menyebutnya sebagai kejadian yang kebetulan saja terjadi. 
 
Mencuatnya isu intoleransi, agaknya hanya sebagai kedok saja. Beberapa penyerangan terhadap tokoh agama tersebut lebih tepat dikatakan sebagai tindakan teror yang didesain secara rapi. Tentunya sudah diperhitungkan untung ruginya, digiring dengan pemberian opini di media. Media pun, menangkap kejadian ini sebagai hal yang sangat menarik untuk diburu. 
 
Anggapan tersebut bisa diperkuat dengan masuknya tahun 2018 ini sebagai pemanasan partai politik menuju ajang pemilihan presiden 2019 mendatang. Tentu masyarakat Indonesia tidak kaget dengan beragam isu yang muncul menjelang pilpres. Kenangan pilpres 2014 tentu masih melekat di benak kita, bagaimana isu PKI dan HAM digencarkan oleh masing-masing calon. Dan dari beberapa isu itu, yang kerap dimunculkan paling getol adalah PKI. Kehadirannya masih dianggap momok, sehingga itu menjadi isu sedap untuk menakut-nakuti publik. 
 
Gejolak untuk Mendewasakan Publik Berdemokrasi
 
Mengklaim teror mungkin tidak sepenuhnya benar. Namun dari dampak yang ditimbulkan, yaitu ketakukan antar umat beragama dengan penggiringan berita di media, menjadi jelas gerakan tersebut adalah teror politik. Teror yang bergerak dalam lingkup yang luas, dan tidak memilih korban secara individual. Kemungkinan besar itu diarahkan untuk penggiringan isu menuju pemenangan pilpres 2019 mendatang.
 
Alasan kenapa teror keagamaan yang dilakukan, kita harus melihat bagaimana tragedi demo berjilid-jilid 2017 lalu. Isu sara menjadi salah satu strategi politik untuk memenangi pemilihan gubernur Jakarta. Tampaknya isu sensitif keagamaan akan semakin digencarkan lagi oleh pihak-pihak berkepentingan. 
 
Kedewasaan seluruh masyarakat menjadi bagian dari negera demokrasi tengah diuji. Penggiringan isu intorelansi yang bisa jadi direncanakan itu bisa menjadi punyulut gerakan intoleransi yang lebih besar lagi, jika tidak disikapi dengan bijak. Ditambah adanya kasus penyerangan dan motif yang tidak masuk akal itu bisa juga menjadikan publik gusar melihatnya.
 
Dalam kasus ini, tentu yang akan dibenturkan adalah pemeluk agama Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia. Antara mereka muslim yang moderat, liberal dan radikal. Apalagi memang permasalahan muslim antara golongan yang ingin memanifestasikan secara formal ajaran Islam di Indonesia dan mereka yang ingin memberlakukan Islam dalam sosial dan budaya, masih ada hingga saat ini.  
 
Kasus penyerangan tokoh agama yang belakangan juga sampai Jawa Timur itu ibarat umpan saja. Jika umpannya belum cukup, pasti tidak lama lagi kasus serupa akan terjadi lagi didaerah manapun itu. 
 
Umpan-umpan yang berhasil itu memunculkan produksi informasi hoax yang luar biasa. Kasus penyeragan itu dibumbuhi seolah-olah genting dan gawat darurat. Bahkan polisi-polisi daerah pun merespon cepat, demikian pula Banser. Mereka berjaga di pensantren-pesantren. Bahkan di malang, pihak kepolisian memberlakukan patroli selama 24 jam non stop. Hal demikian secara tidak langsung menambah kecemasan warga awam. 
 
Jika dikaitkan dengan persiapan menuju pemilihan presiden, tentu dengung pimpinan harus muslim, akan kembali dimunculkan. Serta benturan beberapa kebijakan-kebijakan yang dinilai sensitif keagamaan akan kembali dimunculkan untuk dijadikan bola panas, seperti LGBT yang pernah ramai. 
 
Selain kedewasaan berdemokrasi, untuk mengatisipasi hal seperti ini, kita mestinya menjadi warga yang tidak amnesia. Artinya, mengingat bagaimana setiap proses-proses menuju pesta demokrasi. Bagaimana para elit politik sudah terbiasa bermain strategi penggiringan isu, bahkan bila perlu ada pengorbanan nyawa. Ketika mereka para politikus duduk diam saling sapa seoalah dingin tanpa masalah, namun mesin produksi isu untuk menjadikan tokoh politiknya nomer satu berjalan deras di bawahnya. Yang terbawa isu provokasi itu, bisa berimbas pada jalinan persaudaran dan perseduluran. Perbedaan yang terjadi tidak jarang memutuskan ikatan perkawanan. 
 
Nah, penggiringan isu itu kini lebih mudah dilakukan. Jika dahulu harus melalui radio atau selebaran selebaran gelap, kini hal tersebut bisa dilakukan dengan media sosial, baik menggunakan akun resmi atau akun abal-abal. Sekali posting berita, bisa disebarkan banyak akun-akun dan tidak jarang pula netizen turut menyebar info yang kadang hanya tahu judulnya saja. 
 
Jika kita tidak pandai-pandai membaca hal seperti ini, kita akan terbawa dalam kubangan isu para elit politik. Misalnya terbawa profokasi dan melakukan tindakan yang tidak bijak pada pemeluk agama lain, karena telah ada tokoh umat Islam yang di seranng.  Kelak menjelang pemilihan 2024, juga bakal terjadi hal yang serupa. Mesin produksi isu yang sensitif dan sara akan disajikan pada kita, dan fatalnya kita pun melahap itu dengan renyahnya. 
 
Penulis
Kisno Umbar
Awardee LPDP


Menjangkau yang Belum Terlayani

Bahaya Politik Intoleransi

Aktualisasi Nilai-nilai Aswaja NU Untuk Mencegah Redikalisme Agama