Foto : Ahmad Ari Masyhuri, Ketua panwaslu jakarta selatan 2016-2017

Etalase Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemilu

admin | Minggu , 04 Maret 2018 - 20:45 WIB

Sorotan tajam masyarakat Indonesia dan media massa, seperti tanpa berkedip sedikit pun, semakin terfokus kepada dinamika pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017, padahal Pilkada serentak tahun 2017 diselenggarakan di 101 daerah otonom, terdiri dari 7 propinsi, 76 kabupaten dan 18 kotamadya. Ketujuh provinsi itu adalah DKI Jakarta, Banten, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat.  
 
Nuansa kontestasi antar bakal calon dan partisipasi mulai marak jelang penerimaan pendafataran resmi bakal calon gubenur dan wakil gubnur pada 21 september 2016,  Pilkada DKI Jakarta sangat diharapkan dapat menghadirkan dan menjadi contoh penyelenggaraan pilkada  yang demokratis, demikian ungkap sebagian besar opini media massa dan tentunya harapan semua warga jakarta. 
 
Konsep pemilihan umum (pemilu) yang demokratis bersandar pada tiga dimensi penting yakni kontestasi, partisipasi dan penyelenggara pemilu yang netral, berintegritas dan professional, pertama perihal kontestasi adalah terkait peserta pemilu yang saling berkompetisi dalam mencapai posisi politik tertentu (partai politik dan kandidat) dalam proses kompetisi yang adil dan setara sebagai peserta pemilu yang bertarung meraih kepercayaan masyarakat.
 
Dimensi kedua adalah partisipasi masyarakat sebagai pemilih yang memiliki hak yang digaransi oleh undang-undang dan diberikan ruang keikutsertaan yang sama untuk mengawasi dan mempengaruhi dalam proses pemilu, sedangkan dimensi ketiga terkait penyelenggara pemilu yang netral, berintegritas dan professional sangat berpengaruh terhadap proses manajemen pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu oleh KPU dan pengawasan tahapan, pencegahan pelanggaran dan penindakan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu dengan tujaun menjamin pemilu berjalan demokratis. 
 
Pilkada DKI Jakarta 2017, memang tergolong tahun menentukan dalam siklus pilkada serentak tahap 2, menuju pemilu serentak pemilihan legislative, pemilihan Presiden dan dewan perwakilan daerah, karenanya Pengawas Pemilu sebagai bagian dari penyelenggara pemilu yang bertugas dan berwenang mengawasi penyelenggaraan pemilu dan penegakan hukum memiliki posisi strategis dalam mewujudkan dan memastikan pemilu berjalan demokratis. 
 
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pemilihan kepada daerah tahun 2017 yang dipublish BAWASLU RI jelang pelaksanaan tahapan penyelenggaran pilkada serentak tahun 2017 untuk 101 daerah yang melaksanakan pilkada serentak tahap 2, telah memberikan peta jelas lokasi kerawanan-kerawanan pada setiap tahapan, misal IKP Pilkada DKI Jakarta; ada dua aspek kerawanan tertinggi, pertama dalam dimensi kontestasi (2,95) dengan variable paling rawan terdapat pada kampanye (4,33), pencalonann (3,50), peserta pemilu, kedua dalam dimensi partisipasi, variable rawan tertinggi pada hak pilih (2,00) dan keterlibatan masyarakat (1,00). 
 
Tulisan ini akan menyajikan fakta dan data sebagian hasil pengawasan, pencegahan pelanggaran dan penanganan pelanggaran Pilkada DKI Jakarta 2017 yang dilaksanakan penulis selama menjadi Pengawas di Jakarta Selatan, pada 2 (dua)  aspek kerawanan; kontestasi dan partipasi sebagaimana dilansir IKP 2017. Berdasarkan ulasan dan pengalaman yang ditulis ini, maka pada akhir makalah ini penulis akan sampaikan visi dan misi sebagai calon pengawas pemilu di tingkat Kotamadya Jakarta Selatan.
 
Kampanye dalam Kontestasi Pilkada
 
Peta kerawanan yang disuguhkan oleh BAWASLU RI dalam bentuk IKP pemilihan kepada daerah tahun 2017 tentunya sangat membantu dalam kesiapsiagaan dalam teknis operasional pengawasan. Dalam UU 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD pasal 85 dan UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 67, menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah calon peserta pemilu di tetapkan dan atau setelah penetapan pasangan calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang. 
 
Kampanye sebagai perwujudan sebagian dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Waktu 3 (hari) sebelum masuk pada tahapan kampanye ini sering terjadi kegiatan dan aktivitas para calon yang menjurus pada kampanye yang pada intinya melakukan sosialisasi yang bersifat kampanye, contoh menghadiri undangan pengajian, temu warga atau meresmikan program-program tertentu sambil menyelipkan pesan yang mengajak memilih, ketidakberdayaan Panwaslu Jakarta Selatan atas kegiatan yang bersifat kampanye terselubung, sebelum masuk tahapan kampanye dalam bentuk, deklarasi relawan dengan menggunakan fasilitas gedung pemerintah dan membuat spanduk dan baliho pasangan calon yang belum ditetapkan oleh KPU. 
 
Peraturan KPU RI No 12 Tahun 2016 tentang Kampanye, bahwa KPU dalam masa kampanye berkewajiban, menfasilitasi kampanye pasangan calon, yakni berupa kampanye debat public/debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan iklan media massa cetak dan elektronik  dengan dana APBD ini, berbeda dengan pilkada sebelumnya yang mana bahan kampanye dibebankan kepada kontestan peserta pemilihan, sehingga beban biaya tinggi kampanye pasangan calon berkurang dengan, di fasilitasi kampanye dimaksud. 
 
Tapi tidak demikian dengan warga masyarakat dalam menyemarakkan Pilkada DKI Jakarta 2017, sepengetahuan penulis, ini fenomena baru sepanjang Pilkada di gelar di Indonesia, baru di Pilkada DKI Jakarta 2017 banyak warga masyarakat yang membuat dan memasang spanduk dan baliho pada masa kampanye dan ini di duga kuat terkait dengan irisan kasus SARA yang membelit pasangan calon dalam pilkada DKI Jakarta 2017.
 
Pada saat memasuki tahap kampanye, pilkada DKI Jakarta 2017 diwarnai dengan sentiment SARA (suku, agama dan ras) yang mana warga masyarakat ikut serta membuat, spanduk dan baliho berupa ajakan untuk memilih dan tidak memilih atas dasar SARA, Panwaslu Jakarta Selatan sampai tingkat kecamatan dan kelurahan telah, beberapa kali memberikan rekomendasi kepada KPU sesuai tingkatan untuk penurunan spanduk yang berbunyi ajakan atas dasar SARA dan pembubaran kampanye, karena menggunakan tempat tertentu yang melanggar untuk kampanye terbuka, tetapi respon dari penyelenggara sangat lambat bahkan, cenderung diabaikan, atas dasar asas efektifitas dan asas kepentingan umum sesuai aturan penyelenggaraan pemilu akhirnya Panwaslu Jakarta Selatan melakukan langkah kebijakan langsung berkoordinasi dengan satpol PP dan Kepolisian untuk penanganan pelanggaran administrasi tersebut dan ini terbukti efektif dalam mencegah terjadinya gesekan dan bentrokan antar pendukung kontestan. 
 
Hasil IKP 2017 untuk DKI Jakarta memiliki kerawanan sedang tetapi memerlukan perhatian khusus sebagai Ibukota pada dimensi kontestasi seperti yang dilansir BAWASLU RI, di Jakarta Selatan, terbukti benar terjadi dalam masa kampanye, bentuk penghadangan dan menghalang-halangi kampanye pasangan calon oleh warga masyarakat terjadi di 7 Kecamatan dari 10 Kecamatan di Jakarta Selatan, sebagaimana ditegaskan dalam UU No 10 Tahun 2016 pasal 187 ayat (4); setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau menggangu jalannya kampanye dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000.00,- (enam juta rupiah).
 
Penghadangan kampanye yang dimaksud dalam pasal 187 ayat (4) tersebut unsur pasal yang harus terpenuhi meliputi setiap orang, yang dengan sengaja, mengacaukan, menghalangi, atau menggangu jalannya kampanye, dari proses registrasi, klarifikasi dan kajian di Sentra Penegakan Hukum terhadap kejadian di Kecamatan Mampang Prapatan, Pasar Minggu dan Jagakarsa, bahwa unsur-unsur pasalnya tidak terpenuhi, karena kampanye berjalan sesuai dengan jadwal dan lokasi yang di tuju, walaupun ada upaya menghalang-halangi tetapi berhasil di lokalisir oleh aparat kepolisian, sehingga unsur pidana atas kasus tersebut tidak ditindaklanjuti.
 
Pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017, intensitas kontestasi antar pendukung pasangan calon kian riuh dengan keterlibatan warga luar DKI Jakarta pada isu SARA, spanduk dan baliho provokatif bertebaran ditempat-tempat public dan tempat Ibadah yang bertuliskan larangan dan ajakan yang potensial mengundang konflik horizontal, Panwaslu Jakarta Selatan sampai tingkat Panwascam kecamatan dan PPL kelurahan bersama pihak satpol PP dan Kepolisian berusaha, menertibkan spanduk dan baliho provokatif tersebut yang jelas-jelas, dilarang oleh Undang-Undang dengan cara persuasif dengan para tokoh sekitar terpasangnya, spanduk tersebut. Catatan hasil pengawasan spanduk dan baliho provokatif yang bisa, ditertibkan dan belum bisa ditertibkan didata berdasarkan wilayah setiap kelurahan, termasuk di Masjid Darussalam ada terpasang spanduk provolatif di dalam halaman dan pagar Masjid, tapi tidak mudah untuk menertibkan.
 
Alasan spanduk provokatif potensial mengundang konflik horizontal tidak terbantahkan, ketika pada tanggal 9 Maret 2017 sore, Panwascam Kebayoran Lama mendapatkan laporan dari kasat intel Polsek Kebayoran Lama bahwa, ada warga bernama Siti Rohbaniyyah (umur 80 Tahun) meninggal dunia, beralamat di Rt 05 Rw 02 Kelurahan Pondok Pinang dari pihak keluarga yang meninggal diminta, menanda tangani surat pernyataan memilih peminpin muslim yang disedorkan oleh Sdr Makmun Akhyar, Ketua Rt 05 sebelum di sholatkan di Masjid Darussalam Pondok Pinang, atas kejadian tersebut kemudian Panwaslu Kota Jaksel bersama Panwascam dan PPL melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan Kepolisian serta pengurus Masjid untuk menertibkan spanduk provokatif, yang dipasang dipintu utama dan halaman Masjid Darussalam tersebut, dan pihak pengurus Masjid dan para tokoh di sekitar Masjid Darussalam bersedia menurunkan spanduk tersebut. 
 
Proses dugaan pelanggaran pidana pemilu oleh pihak Ketua Rt 05 dan pengurus Masjid di tangani di Sentra Penegakan Hukum Panwaslu Jakarta Selatan, pengenaan UU No 10 Tahun 2016 pasal 182A bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling tinggi 72 (tujuh puluh dua) bulan dan dneda paling sedikirt Rp 24.000.000.00,- (dua puluh empat juta rupiah) dan denda paling tinggi Rp 72.000.000.00,- (tujuh puluh dua juta rupiah)   memerlukan proses klarifikasi kepada keluarga korban yang meninggal (sdr Yoyo), yang menandatangani surat pernyataan tersebut, unsur pasal menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih di dalami lebih lanjut dengan melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait ternyata, unsur pasal pidana tidak terpenuhi, karena sdr Yoyo mengakui tidak ada ancaman ketika menanda tangani surat pernyatan tersebut.
 
Tidak mau kecolongan atas kejadian tersebut, Panwaslu Jakarta Selatan berdasarkan hasil rapat pembahasan di sentra gakkumdu kemudian merekomendasi kepada Lurah Pondok Pinang bahwa sdr Makmun Ahyar Ketua Rt 05 terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang pedoman Rukun Tangga dan Rukun Warga pasal 20. 
 
Hasil rekomendasi Panwaskota Jakarta Selatan yang disampaikan telah ditindaklanjuti oleh Lurah Pondong Pinang dengan, melakukan pembinaan dan teguran tertulis kepada Ketua RT 05 dan membuat surat pernyataan permohonan maaf bersama pengurus Masjid Darussalam yang ditujukan kepada keluarga yang telah meninggal tersebut. 
 
Pada saat memasuki hari tenang, Panwaslu Jakarta Selatan melakukan penyegelan Kantor Cabang PPP Jakarta Selatan karena, berdasarkan laporan masyarakat di kantor tersebut tersimpan sembako yang akan dibagikan pada hari tenang, sebagaimana ditegaskan dalam aturan pemilu dan Pilkada, bahwa 3 hari sebelum pencoblosan dilarang melakukan aktivitas yang bersifat kampanye.
 
Langkah penyegelan yang dilakukan Panwaslu Jakarta Selatan bukan tanpa konsekwensi hukum, yang kemungkinan bisa digugat oleh Partai Politik, mengingat tidak adanya aturan tentang penyegelan barang bukti dan apalagi kantor Partai Politik, perdebatan sempat terjadi di sentar gakkumdu Jakarta Selatan, sebab aturan dan dasar hukum yang ada hanya dibolehkan melakukan penyitaan barang bukti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, tapi bukan penyegelan, langkah penyegelan didasarkan pada dua hal, pertama proses penanganan tidak boleh lebih dari 5 hari, kedua hasil pengawasan untuk menjaga marwah dan mencegah terjadinya main hakim dari masyarakat.
 
Hak Pilih dan Keterlibatan Masyarakat 
 
Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat, Partisipasi masyarakat dalam penyelenggara pemilu di artikan dalam beberapa kegiatan yakni; sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survey tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu dengan ketentuan; a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, b. tidak menggagngu proses penyelenggaraan tahapan pemilu, c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar. 
 
Wujud minimal dari keterlibatan masyarakat adalah bagaimana pemilih mau datang dan menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan Pemilu. Potensi konflik data pemilih dalam pilkada DKI Jakarta 2017, sudah terendus akan menjadi masalah utama, seperti di lansir dalam IKP 2017, hal ini didasarkan pada mobilitas tinggi penduduk yang tinggal menetap dan tinggal bekerja di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya serta akses yang tidak mudah di jangkau dalam proses pendataan data pemilih karena mereka tinggal di apartemen, sebagaimana diketahui bahwa persyaratan pemilih yang harus menggunakan KTP elektronik (E-KTP) dan atau menggunakan Surat Keterangan, menyumbangkan konflik baru dalam akuarasi data dan daftar pemilih, karena fakta di masyarakat bahwa tidak semua warga yang tinggal DKI Jakarta memiliki E-KTP, mereka masih banyak menggunakan KTP DKI Jakarta dengan NIK (nomor kependudukan) yang tidak koneksi dengan system administarsi kependudukan layaknya E-KTP.
 
Kebijakan menggunakan E-KTP sebagai basis data pemilih bertujuan mulia dan baik bagi upaya peningkatan kualitas data dan daftar pemilih yang yang punya hak pilih, tapi kesiapan perekaman data penduduk yang merupakan tugas pokok Pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, masih belum selesai, perkiraan baru 70% dilakukan perekaman E-KTP, belum siapnya Pemerintah dengan kebijakan kepemiluan telah menciptakan kerawanan dan mengancam kualitas hasil bagi penyelenggaraan Pilkkada DKI Jakarta 2017. 
 
Ketiadaan blangko E-KTP menyumbang masalah kerawanan hak pilih di DKI Jakarta 2017 bertambah runyam, adanya alternative dengan menggunakan surat keterangan (Suket) menimbulkan banyak kecurigaan akan terjadinya penggelumbungan suara pemilih, karena itu kerawanan hak pilih menghantui peyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017. Panwaslu Jakarta Selatan selama proses Pilkada putaran pertama telah menerbitkan empat rekomendasi kepada KPU Jakarta untuk memperbaiki kualitas DPT. 
 
Pada putaran kedua proses pengawasan DPT disamping bersumber dari pengawasan langsung oleh PPL dan Panwascam atas kinerja PPS dan PPK, Panwaskota dibekali oleh Bawaslu DKI Jakarta sebuah system pengawasan DPT berbasis teknologi informasi berupa SADAP (system analisa data pemilih), hal ini sangat membantu untuk melakukan kroschek data pemilih yang digunakan KPU Jakarta selatan pada putaran pertama, ada tiga rekomnedasi yang terbitkan Panwaskota Jakarta Selatan kepada KPU Jakarat Selatan untuk melakukan singkronisasi data pmilih ganda dalam penyempurnaan DPT, mulai dari NIK ganda, nama ganda dan NIK invalid.
 
Keterlibatan masyarakat dalam menyoroti kualitas DPT dalam Pilkada DKI Jakarta, tidak terlihat semarak, hal ini disebabkan dengan kontestasi pasangan calon gubernur yang terbelit kasus penistaan Agama, aksi penghadangan oleh sekelompok orang, bertebarannya spanduk provokatif yang dipasang oleh warga dan demontrasi yang melibatkan warga luar Jakarta beririsan dengan suasana masa kampanye, sehingga hal ini menyebabkan redupnya isu kualitas DPT dari sorotan media massa, pemantau pemilu, dan penggiat pemilu, namun demikian pengawas Data dan Daftar Pemilih tetap menjadi agenda utama Panwaskota Jakarta Selatan, karena salah satu unsur utama indikator Pilkada berkualitas dan bermartabat  adalah terletak pada akurasi dan kualitas data pemilih. 
 
Akhirnya, pelaksanaan pengawasan yang kuat dan berintegritas dimulai dari kesiapan individu-individu pengawas dari semua tingkatan bersinergi, melalui mekanisme pembinaan internal memiliki peranan yang penting dalam memperkuat pengawasan dan menjaga integritas sebagai pengawas. Pembinaan dan peningkatan kapasitas merupakan bentuk kewajiban Panwas yang berada dibawahnya satu tingkat untuk dilakukan pembinaan, sehingga akan mendorong peningkatan kinerja pengawasan, missal Panwaskot Jakarta Selatan secara rutin mengadakan sekolah pengawasan dengan melibatkan Panwascam dan PPL tingkat kelurahan, diantara alat kerja yang dikapai adalah dengan menggunakan Jurnal Pengawasan. 
 
Keberadaan pengawas pemilu merupakan ruh yang punya andil besar terwujudnya kualitas pemilu yang demokratis, karena itu instrument penting untuk menjamin legitimasi hasil pemilu perlu di optimalisasi dengan mengembangkan srategi; pengawasan preventif, pengawasan partisipatif, dan pengembangan perluasan jaringan dengan stakeholder pemilu, atas dasar pengetahuan dan pengalaman sebagai Pengawas Pemilu Legislative dan Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017, maka  menjadi pengawas pemilu  dibutuhkan Pengawas yang berintegritas, terpercaya dan professional dalam penyelenggaraan pemilu demokratis dan berkualitas
 
Kesimpulan
 
Efektivitas Pengawasan penyelenggaraan pemilu serentak yang berkualitas dan bermartabat membutuhkan kerjasama dengan seluruh stakeholder Pemilu, masing-masing mempunyai peran strategis dalam mendukung efektivitas pengawasan menuju terciptanya pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas. 
 
Pengalaman penulis melaksanakan pengawasan dalam Pilkda DKI Jakarta 2017 telah memberikan proses pembelajaran yang sangat bermanfaat dalam melakukan kerja-kerja pengawasan yang efektif dan efisien. Prediksi Pilkada DKI Jakarta 2017 akan berakhir di Mahkamah Konstitusi karena gugatan yang akan dilakukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang tidak puas dengan kinerja penyelenggaraan Pilkada, ternyata tidak terbukti, ini tentu patut di apresiasi bagi semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan masyarakat warga Jakarta serta stakeholder pemilu, bahwa kerja pengawasan memberikan kontribusi dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis, bermartabat dan berkualitas. 
 
Untuk itu, kebutuhan merawat kualitas penyelenggaraan pemilu harus terus dikembangkan dengan ragam, aktivitas yang bisa mendorong keterlibatan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran kolektif dalam penegakan aturan kepemiluan, sehingga proses Pemilu yang berlangsung menjadi milik bersama. 
 
 
Penulis: Ahmad Ari Masyhuri 
Ketua panwaslu jakarta selatan 2016-2017
 


Bahaya Politik Intoleransi

Hubungan antara Agama dan Negara di Indonesia

Membedah Strategi Politik Pasangan Calon Gubernur DKI Jakarta