Foto : Anggota DPD RI Abdul Qadir Amir Hartono

DPD RI Inisiasi RUU Pembangunan Daerah Tertinggal

kis | Kamis , 15 Maret 2018 - 00:33 WIB

Publicapos.com – Komite I DPD RI gelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Deputi Bidang Pengembagan Regional BAPENAS Rudi S. Prawira Dinata, Dirjen Pembngunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo dan SesDirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Harlina Sulistiyorini untuk menindak lanjuti tugas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disepakati oleh pihak DPR RI dan Kemenkumham RI, Rabu (14/3/2018).
 
Abdul Qadir Amir Hartono Anggota Komite I DPD RI Dapil Jawa Timur menerangkan, Komite I berpandangan, tugas strategis prolegnas tersebut harus segera diselesaikan. Mengingat masih banyak adanya berbagai ceruk kesejahteraan di masyarakat yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya, baik soal kemiskinan, Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), tingginya ketimpangan dengan menganganya index gene ratio. Selain itu masih adanya pengangguran yang jika tidak mendapatkan perhatian dan juga solusi, hal ini akan sangat menghawatirkan keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa ke depan.
 
“Keberlangsungan kehidupan demokrasi dan masa depan politik bangsa, termasuk juga parpol akan akan merasakan dampaknya apabila masyarakat tidak mendapatkan kehidupan yang sejahtera,” jelas sosok yang akrab disapa dengan Gus Anton.
 
Oleh karena itu dalam rangka mengawali tugas legislasi tersebut, Gus Anton menambahkan, Komite I melakukan RDPU, RDP dan Raker dengan berbagai pihak. Tujuannya, agar Komite I mendapatkan wawasan yang holistik dan strategis, sehingga positioning paper-nya tepat dan mampu meregulasi upaya penyejahteraan masyarakat. Selain itu pihaknya juga melakukan pendalaman dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis tentunya.
 
Dalam RDP tersebut, Rudi S Prawiradinata menyambut baik inisiatif Komite I, yang memang sejak lama BAPENAS telah memberikan perhatian dengan berbagai kebijakan dan program dengan memberikan fokus kepada pengembangan Daerah dan Desa di Indonesia.
 
Oleh karena itu kehadiran UU PDT diharapkan mampu mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan tugas2-tugas sektoral yang selama ini berserak di berbagai kementrian. Jika kedepan ada UU tentang PDT, tentu dalam perencanaan dan pelaksanaannya akan lebih efektif bagi upaya penyejahteraan masyarakat.
 
Samsul Widodo juga mengatakan bahwa Dirjen PDT siap mendampingi Komite I DPD RI untuk membahas RUU PDT tersebut. Terlebih tugas itu berkaiatan erat sekali dengan tugas pokok Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal.
 
Gus Anton sangat berharap, keterlibatan pemerintah dalam pembentukan UU PDT tersebut sangat membantu sebagai bagian upaya kontribusi berbagai pihak bagi masa depan masyarakat dan bangsa Indonesia.
 


Syaifullah Tamliha Ungkap Alasan Pengunduran Dirinya dari Bacaleg DPD RI

Abdul Qadir Amir Hartono : Empat Pilar Kebangsaan Harus Tetap Digaungkan

Antisipasi Serangan Teroris, Pengamanan Gedung DPR Bakal Diperketat

Bulan Puasa, MKD Ngaku Belum Melihat Video Mesum Mirip Aryo