Foto : Presiden Jokowi minta kritik sebaiknya disertai basis data. (istimewa)

Presiden Jokowi Minta Kritik Disertai Basis Data dan Alternatif Solusi

Ind/Antara | Sabtu , 07 April 2018 - 19:20 WIB

Publicapos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kritik terhadap pemerintah sebaiknya disertai dengan data pendukung dan alternatif solusi.

"Sekarang masyarakat sudah dewasa, sudah matang, sudah mengerti, bisa membeda-bedakan. Dan semuanya kalau mengkritik itu ada datanya, berbasis data dan bisa mencarikan solusi alternatif," katanya saat menyampaikan sambutan dalam Konvensi Nasional Galang Kemajuan 2018 di Ballroom Puri Begawan, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/4/2018).

Ia kemudian mengatakan bahwa bangsa Indonesia masih memiliki pekerjaan besar dalam membangun infrastruktur di wilayah pelosok, dan menghadapi rintangan medan dan kendala lain yang penanganannya membutuhkan upaya bersama.

Presiden mencontohkan, dalam proyek pembangunan seperti jalan Trans Papua, kondisi geografis menjadi kendala, dalam hal ini medan yang berada pada ketinggian 3.300 mdpl.

"Itulah betapa sulitnya geografis yang ada di Papua. Tetapi ya harus kita bangun karena itu menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Presiden, yang berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat menggerakan ekonomi daerah serta mengangkat kesejahteraan penduduk.

"Saya titip, marilah kita bersama-sama kita awasi pembangunan infrastruktur, awasi kualitasnya. Pembagian Kartu Indonesia Sehat yang sudah sekarang ini mencapai, yang gratis, mencapai 92 juta itu juga awasi," katanya memaparkan program pemerintah.

Presiden juga menjelaskan progam sertifikasi tanah masyarakat yang sedang berjalan dan setiap tahun target penerbitannya bertambah. Pemerintah pada 2017 menargetkan penerbitan lima juta sertifikat, tahun 2018 tujuh juta sertifikat dan 2019 sampai sembilan juta sertifikat.


Minta Presiden Tenang Terkait Polemik Gaji BPIP, Begini Guyonan Megawati ke Jokowi

Soal Gaji Jumbo Pejabat BPIP, Presiden Jokowi Kasih Penjelasan Begini

Penjelasan Mahfud MD dan Menkeu Terkait Kontroversi Gaji Jumbo Pejabat BPIP

Presiden Tambah Empat Staf Khusus, Ini Nama-namanya