Foto : Istimewa

Banyak Pemimpin Muda Terlibat Korupsi, Citra Generasi Milenial Dipertaruhkan

Admin | Jumat , 13 April 2018 - 07:00 WIB

Publicapos.com - Jargon generasi milenial begitu kerap sekali didengungkan di tengah-tengah publik akhir-akhir ini.  Karl Mennheim menyebutnya dalam artikelnya the Problem of Generation, mereka adalah yang lahir dalam periode 1980-1997. Kira-kira orang yang dimaksudkan itu kini berusia 21-38 tahun. Generasi ini digadang-gadang pemerintah menjadi aktor utama dalam gagasan Indonesia Emas.
 
Bonus demograsi dengan usia produktif yang sekarang disebut Generasi milenial, di Indonesia menjadi harta yang luar biasa. Bahkan lanskap program pemerintah jangka panjang ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang dilahirkan sebelum reformasi itu untuk benar-benar siap menghadapi persaingan global. Misal, banyaknya program pendidikan gratis sejak sekolah dasar hingga pendidikan menengah. Kemudian ada pula program beasiswa mulai dari jenjang sarjana hingga doktoral, seperti Bidikmisi, Beasiswa Unggulan (BU), Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) dan program 5000 doktor serta beasiswa daerah lainnya. Pemerintah menyebutnya sebagai the Golden Age. Harapan pemerintah, kelak mereka yang disebut sebagai generasi emas dan difasilitasi pendidikan tinggi itu bisa mengisi seluruh aspek penting negeri ini, misal bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif, serta dalam dunia industri kreatif dan dan menjadi kreator dari pengembangan teknologi ramah lingkungan di negeri ini.  
 
Apa  yang diharapan pemerintah dalam memberikan pada generasi milenial tersebut sebetulnya sudah mulai terwujud sekarang ini. Ada yang sudah menduduki kursi legislatif, yudikatif, juga di eskekutif, serta tidak sedikit pula mereka yang berkembang dalam dunia industri kreatif juga gerakan start-up. Tidak salah, jika pemerintah menaruh harapan besar pada generasi ini. Karena secara umum, mereka generasi Y (istilah lain untuk generasi milenial) memiliki karakter strategis, inspiratif, inovatif, interpersonal, energik, antusias, egaliter dan yang tidak kalah penting memiliki kepekaan sosial yang amat tinggi. 
 
Namun, kini citra the golden age tersebut benar-benar dipertaruhkan citranya, beberapa dari mereka yang sudah terjun dan berperan dalam dunia politik khususnya, mulai menampilkan contoh tak layak. Mereka mulai terjerembab dalam penyakit akut negeri ini, seperti korupsi, juga narkoba. 
 
Contohnya, ada Ahmad Wazir Nofiadi, Bupati Ogan Ilir yang diringkus BNN pada Maret 2016 silam, lantaran terciduk menggunakan narkotika. Kemudian yang dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Jambi, Zumi Zola pada 2018 ini. Dari golongan legislatif juga ada Aditya Anugrah Moha, kader muda Golkar yang terlibat kasus korupsi pada 2017. Kemudian ada Wali kota Kendari Adriatma Dwi Putra karena Suap serta Ada juga Wa Ode Nurhayati yang terlibat dalam korupsi anggaran 2015 lalu. 
 
Kasus tersebut menunjukkan adanya kemungkinan track record generasi milenial mengikuti para pedahulunya, tidak bisa dinafikan. Seperti kata adagium, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. 
 
Sebagai pengawal dari generasi milenial yang terjun dalam kepentingan publik, sepatutnya mereka memberikan gagasan inovatifnya. Utamanya dalam menyikapi penyakit kronis negeri ini yaitu korupsi. 
 
 
Tantang Generasi Milenial
 
Carut marut perpolitikan negeri ini, seperti kasus korupsi yang dilakukan generasi tua juga mulai merambah generasi milenial, memunculkan presepsi bahwa dunia politik itu kian kelam. Tak sedikit generasi milenial yang mengutuk dunia politik, dan mulai muak. Mereka lebih memilih menjadi profesional dan antipolitik, bahkan mereka tidak segan-segan golput dalam proses demokrasi dinegeri ini.    
 
Dari data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), menunjukkan angka partisipasi dalam pemilihan umum (pemilu) kian menurun. Tahun 2009, tingkat partisipasi masyarakat mencapai angka 71,17 persen. Angka tersebut menurun pada pilres 2014 menjadi 69,58 persen jauh dari angka yang diharapkan KPU yaitu 75 persen. 
 
Bagaimana dengan pemilihan umum 2019 mendatang? Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), diprediksi angka pemilih dari generasi milenial pada pemilu 2019 mendatang sekitar 35 persen. Angka yang tidak sedikit. Hal tersebut menjadi tantang partai politik agar mampu mengembalikan mood mereka untuk ambil peran dalam pemilu dan mengurangi angka golput.
 
Untuk mengembalikan mood politik hampir semua partai politik ternyata mulai berjargon “generasi milenial”. Partai-partai memberikan ruang besar , mulai dari para calon-calon anggota legislatif dan eksekutif dari generasi muda. Misalnya, Emil Dardak yang menjadi wakil dari Khofifah Indarparawansa  dalam memenangi Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Muhaimin Iskandar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang gencar mempromosikan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres) dengan jargon Pemimpin Zaman Now, ada pula M. Romahurmuziy ketua umum PPP, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang tak kalah santernya untuk melakukan manuver politik menuju 2019, kemudian ada nama Tsamara Amany Ketua DPP PSI.
 
Generasi milenial yang unjuk gigi dalam kontestasi perpolitikan periode ini, tentu akan memberikan nuansa berbeda, apalagi jika nanti benar-benar ada cawapres dari generasi milenial. Sepanjang sejarah kemerdekaan di Indonesia, presiden dan wakilnya selalu dari generasi di atas 50 tahun ke atas, kecuali Soekarno-Hatta yang berusia 44-43 tahun kala menjabat.
 
Strategi itu bisa saja menarik jumlah pemilih dari generasi milenial angkanya fantastis. Gnerasi yang melek media sosial ini tentu akan melakukan evaluasi atas keiikutsertaan mereka dalam memilih dan generasi muda yang menjalankan amanah. Jika figur generasi milenial itu gagal merepresentasikan gagasan inovatif, dan terjebak dalam praktik paktis untuk kepentingan sebagian kecil golongan, apalagi terindikasi korupsi, itu bisa menjadi tragedi yang akan menambah muak generasi milenial akan dunia politik. 
 
Mungkin periode tahun politik inilah yang akan menjadi penentu, bagaimana generasi milenial melihat perpolitikan negeri ini ke depan. Jika para pemimpin dari generasi milenial itu benar-benar bisa mewarnai perpolitikan Indonesia menjadi kian cerah serta mampu menyalurkan gagasan–gagasan generasi milenial dalam mengatasi persoalan krusial. Cita-cita pemerintah akan gagasan Indonesia Emas niscaya terwujud. Semoga ~
 
*Penulis
Kisno Umbar
Awardee LPDP
Sekjen Keluarga Alumni Mahasiswa Bidikmisi (KAMABI)
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

 


Kekecualian Nahdlatul Ulama

Urgensi Regulasi Sistem Ekonomi Pancasila

Defisit Nasionalisme Berharap Kepada Pramuka