Foto : Muhammad Mihroh, , Pemerhati Sosial Ekonomi Indonesia, Peserta Sekolah Pemikiran Ekonomi Pancasila (SPEP) Megawati Institute Jakarta.

Urgensi Regulasi Sistem Ekonomi Pancasila

Adam | Senin , 16 April 2018 - 17:49 WIB

Publicapos.com - Ekonomi Pancasila, sejak pertama kali dicetuskan Emil Salim pada Juni 1967, telah menjadi perbincangan alot. Ekonomi Pancasila disebut sebagai sebuah sistem perekonomian paling ideal dalam mewujudkan keadilan ekonomi di Indonesia. Ia merupakan “sistem ekonomi jalan ketiga” atau apa yang oleh Dawam Rahardjo disebut sebagai “ekonomi pasar terkendali”. Disebut “jalan ketiga” karena dalam sistem perekonomian ini terjadi campuran antara sistem kapitalisme dan sistem sosialisme. Sistem ini bebas mengikuti aturan pasar, namun tetap mendapat intervensi Negara dalam bentuk perencanaan terpusat.
 
Namun demikian sistem Ekonomi Pancasila hingga kini masih mengalami masalah dalam implementasinya. Industri-industri besar yang kini tengah mengakar, korporasi kapital yang telah mencengkeram berbagai penjuru kota bahkan kini telah berekspansi ke desa-desa, adalah suatu kenyataan bahwa sistem perekonomian kita kini tengah melaju kencang menuju sistem perekonomian kapitalisme. Dawam Rahardjo (2016) bahkan menyebut bahwa sistem perekonomian kita saat ini makin mengarah pada sistem ekonomi neoliberal, di mana Negara kita hanya berfungsi sebagai pendiri industri milik asing (outsourcing state).
Ketika penulis melakukan riset pada akhir tahun 2016 lalu mengenai tanah-tanah di pedalaman Kabupaten Sumenep, terdapat temuan data bahwa saat ini tanah-tanah produktif di sana telah banyak dikuasi oleh investor asing, oleh kapitalis asing. 
 
Tanah, yang merupakan sumber produksi ekonomi masyarakat desa saja, kini telah dikuasai oleh investor (apalagi tanah di perkotaan). Belum lagi konflik horizontal dan vertikal baik antara masyarakat dengan perangkat desa, maupun sesama masyarakat akibat polarisasi yang ditimbulkan oleh maraknya penguasaan tanah yang terjadi.
 
Di sekitar akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015, penulis juga pernah melakukan riset kepada pasar-pasar tradisional dan toko-toko kelontong di Surabaya. Hasilnya mencengangkan, toko kelontong di Surabaya kini mulai digeser oleh toko modern seperti Indomaret, Alfamart dan semacamnya. Sedangkan pasar-pasar tradisional pun tanpa sadar juga telah dijatuhkan oleh pasar-pasar modern dengan pembangunan mall dan maraknya McDonaldisasi yang merupakan kepanjangan tangan kaum kapital.
Kini penguasaan sumber produksi mikroekonomi masyarakat menjadi hal lumrah sekaligus menyesakkan dada. Belum lagi korporasi-korporasi global dalam skala makro tidak henti-hentinya mengeruk kekayaan alam (SDA) di Indonesia. Siapa yang punya modal, dialah yang akan berkuasa. 
 
Sementara Negara sebagai pengendali kini mulai disanksikan kehadirannya dalam menjawab segala problematika perekonomian masyarakat akar rumput. Akibatnya, keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia masih jauh panggang dari api, bahkan sekadar cita-cita Negara yang hingga kini belum tercapai. 
Pertanyaannya, bagaimana sistem Ekonomi Pancasila dapat diakualisasikan untuk menjawab segala problematika perekonomian kita?
 
Kembali Kepada Pasal 33
 
Sistem ekonomi Pancasila sebagai sebuah gagasan besar untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan hasil kajian mendalam daripada Undang Undang Dasar (UUD) tahun 1945 Pasal 33 Ayat 1 sampai 5. Pasal ini menjadi pedoman sekaligus merupakan way of life bagi keberlangsungan perekonomian kita. Karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi kita semua (terutama penyelenggara Negara) untuk terus-menerus melafalkan amanah konstitusional ini. 
 
Pada Pasal 33, terdapat beberapa keyword’s yang harus menjadi pijakan bagi segala kebijakan, program, maupun peraturan untuk benar-benar diimplementasikan ke dalam sistem perekonomian kita. Sistem perekonomian berdasarkan Pancasila harus mengandung nilai-nilai azas kekeluargaan (the principle of kinship), korporasi besar harus dikuasai Negara (state-owned corporations), kekayaan bumi, tanah, air, laut juga harus digunakan Negara semata-mata untuk kemakmuran rakyat (prosperity of the people). 
 
Selain itu penambahan ayat pada Amandemen UUD 1945, Pasal 33 juga berdasarkan pada demokrasi ekonomi (economic democracy), kebersamaan (cooperation) bukan persaingan (competition), keadilan, berkelanjutan, menyelamatkan lingkungan, kemandirian (berdiri di atas kaki sendiri), dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (balance of progress and national economic unity).
 
Beberapa keyword’s sebagai poin penting (important point) dari Pasal 33 ini harus menjadi titik pijak dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional. Karena itu, jika ada satu saja dari poin penting ini tidak diterapkan ke dalam sistem perekonomian kita di Indonesia, maka Ekonomi Pancasila tidak lebih hanya menjadi “semboyan utopis” dan tak bermakna.
 
Urgensi Regulasi SEP
 
Dalam rangka menguatkan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan sumber daripada sistem Ekonomi Pancasila yang dianggap paling ideal dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, diperlukan suatu rumusan baku yang kemudian diimplementasikan ke dalam bentuk regulasi dan peraturan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Sebagai peraturan, Ekonomi Pancasila harus menjadi kesepakatan bersama dan mengikat. Sementara sebagai regulasi, sistem Ekonomi Pancasila harus dapat berlaku pada semua daerah termasuk di dalamnya juga berlaku bagi setiap industri, perdagangan, maupun pasar, yang sifatnya mengikat dan memiliki konsekuensi hukum yang tegas dan jelas.
 
Urgensi regulasi ekonomi Pancasila, menurut hemat penulis, didasarkan pada beberapa asumsi, yakni; pertama, kebijakan otonomisasi yang telah bergulir hingga saat ini dapat menjadi pijakan dalam membentuk regulasi ekonomi yang baku berdasarkan azas kerakyatan, misalnya melalui peraturan daerah tentang ekonomi. Pemerintah Daerah (mulai tingkat gubernur hingga bupati) selain sebagai pelaksana kebijakan pusat juga harus menjadi subyek daripada kebijakan itu sendiri dengan tetap memperhatikan dan mengkontrol pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. Melalui regulasi yang dibuat oleh Pemda dengan tetap mengacu kepada Pasal 33 UUD 1945;
 
Kedua, regulasi ekonomi Pancasila sangat dimungkinkan mengubah arah pembangunan ekonomi nasional, dari yang awalnya bercorak kapitalistik berubah menjadi pembangunan ekonomi berdasarkan Pancasila, yang berkeadilan dengan demokrasi ekonomi sebagai prinsipnya. Selama ini, mengakarnya korporasi global dengan modal kapital belum memiliki kekuatan kontrol (power of control) bahkan cenderung mengeruk kekayaan alam di berbagai pelosok daerah di Indonesia. Dengan adanya regulasi sistem ekonomi Pancasila diharapkan mampu mempertegas karakter perekonomian berdasarkan pada kepentingan rakyat (demokrasi ekonomi) dan menjaga keseimbangan pembangunan.
 
Ketiga, regulasi sistem ekonomi Pancasila merupakan sebuah terobosan untuk menentang segala bentuk eksploitasi alam dan menentang ketergantungan bangsa Indonesia dari korporasi maupun modal asing yang kini sedang membuncit. Asumsi ini bertolak dari apa yang oleh Dawam Rahardjo disebut sebagai “teori ekonomi perlawanan”. Menurut Dawam, teori ekonomi perlawanan merupakan sebuah teori yang hendak membebaskan negara-negara miskin dan berkembang (negara Dunia Ketiga) seperti Indonesia, serta membebaskannya dari ketergantungan dan dari posisinya sebagai negara outsourcing.
 
Tiga asumsi ini penting dipertimbangkan untuk merealisasikan adanya sebuah regulasi sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan pedoman Pasal 33 UUD 1945 dan Amandemen Pasal 33 UUD tahun 2002. Keadilan sosial-ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia perlu direalisasikan dengan mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian, pembangunan ekonomi nasional akan dapat terpadu dan terarah menuju pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan menyentuh segala kebutuhan dasar ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Semoga. 
 
 
Muhammad Mihrob, Pemerhati Sosial Ekonomi Indonesia. Peserta Sekolah Pemikiran Ekonomi Pancasila (SPEP) Megawati Institute Jakarta. 
 


Kembali Ke Fitrah Kemanusiaan, Bangsa yang Merdeka

Kekecualian Nahdlatul Ulama

Banyak Pemimpin Muda Terlibat Korupsi, Citra Generasi Milenial Dipertaruhkan