Foto : Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof Dr Suteki SH MHum. (istimewa)

Setelah Membantah Anggota HTI, Guru Besar Undip Menunggu Putusan Sidang Etik

Jyg | Kamis , 24 Mei 2018 - 16:53 WIB

Publicapos.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Prof Dr Suteki SH MHum menyatakan dirinya bukan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Suteki ramai dibicarakan usai postingannya soal HTI di media sosial.

Ia berkukuh bahwa sejumlah artikel atau tulisan tentang khilafah yang diunggahnya di media sosial selama ini tak pernah salah. "Khilafah itu sistem pemerintah Islam. Dasarnya Alquran dan hadis. Jadi (khilafah) itu bukan paham, bukan ideologi," kata Suteki ketika ditemui wartawan di kampusnya, Rabu (23/5/2018) kemarin.

Atas dasar itu, ia bersikeras menyebut konten khilafah di akun Facebook-nya masih dalam pendapat wajar. Ia berpandangan, karena khilafah adalah sistem maka harus disejajarkan dengan sistem demokrasi, bukan Pancasila. Tapi, jika khilafah disejajarkan dengan Pancasila, menurutnya, tidaklah tepat karena ideologi turunan dari demokrasi.

"Ideologi itu (contohnya) Islam, komunisme, liberalisme, dan sebagainya. Tapi kalau khilafah itu sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan umat, sedangkan demokrasi Pancasila berdasarkan kedaulatan rakyat," katanya.

Sebagai profesor yang mengajar mata kuliah filsafat Pancasila selama dua puluh empat tahun, Suteki menyebut pandangan itu wajar saja. Unggahannya di media sosial juga sebagai kritik terhadap demokrasi.

"Saya menganggap sistem demokrasi di negeri ini sudah tidak punya karakter sama sekali. Demokrasi kita sudah liberal dan kapitalis. Maka, sebagai muslim yang taat, saya rasa sistem khilafah ini bagus walaupun masyarakat kita belum bisa menerimanya," katanya.

Baginya, Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia bisa saja menerapkan khilafah. Tetapi, dengan situasi masyarakat yang majemuk, sistem itu belum cocok diberlakukan.

Berkomentar soal unggahan gambar meme di media sosial yang menampilkan wajahnya serta kalimat dukungan terhadap HTI, Suteki membantah bahwa itu dibuat olehnya. Dia menduga meme itu dibuat oleh beberapa aktivis HTI sebagai wujud terima kasihnya karena ia bersedia menjadi ahli hukum dalam sidang gugatan Perppu Ormas beberapa waktu lalu.

"Dalam meme itu memang benar potongan kalimat yang saya buat. Namun, gambar meme-nya bukan saya yang bikin. Itu paling diedit orang HTI Jakarta. Mereka kan menganggap saya ahli hukum gugatan Perppu Ormas. Jadi layak diapresiasi dan saya tidak masalah, kok," ujarnya.

Ia pun tak sependapat dengan cara pemerintah membubarkan HTI. Menurutnya, Kemenkumham telah bertindak seperti negara di atas kekuasaan dengan terkesan memaksakan pembubaran walau putusan hukumnya belum inkrah.

Menyusul postingan Suteki di media sosial, Dewan Kehormatan Kode Etik (DKKE) Undip menngelar sidang kode etik sejak hari Selasa (22/5/2018) lalu. Suteki dijadwalkan akan diperiksa DKKE Undip dalam sidang etik yang bersifat tertutup.

Tindakan pemeriksaan dilakukan sebagai bentuk komitmen Undip sebagai kampus yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. "Pemeriksaan etik mulai hari ini dan besok. Hasilnya besok diumumkan. Untuk beliau (Suteki) hari Rabu baru mau dipanggil," ujar Kepala Humas dan Media Undip, Nuswantoro Dwiwarno.

Nuswantoro menjelaskan, selain Suteki, ada sejumlah dosen lain yang diduga berafiliasi dengan mendukung HTI, atau memposting komentar yang diduga bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Namun demikian, Nuswantoro tidak secara gamblang menyebut siapa pihak lain yang ikut terlibat.

Terkait sidang etik tersebut, menurut Suteki ada tekanan dari luar sehingga proses itu dilakukan. "Sidang akademik ini muncul saya kira akibat dari tekanan-tekanan dari luar, ada dari alumni, mungkin pihak lain. Saya tidak tahu secara persis," ucap Suteki.

Selain itu dalam sidang yang disebut sudah berlangsung selama 2 hari itu, Suteki juga belum menerima undangan atau panggilan apalagi surat teguran. "Surat teguran tidak pernah ada. Saya selalu siap, proses harus diikuti agar bola tidak liar. Sekarang ini banyak pemberitaan di luar yang memojokkan saya bahkan membunuh karakter saya, bagaimana saya dikatakan anti-Pancasila anti-NKRI," katanya.

Diakuinya jika hasil sidang nantinya ia mendapat teguran, menurutnya hal itu wajar. Namun ketika hasilnya merugikan dia, maka ada kemungkinan pihaknya akan menempuh jalur hukum.

"Kalau merugikan saya, tentu saya menempuh jalur hukum. Saya juga bukan sendiri, mantan-mantan mahasiswa saya sudah bersiap diri untuk.. Ini sudah banyak WA, jadi dari Jogja, Solo, dari Jakarta yang dikenal dengan 1.000 advokat atau apalah itu namanya, siap membackup kalau misalnya ada putusan yang merugikan Prof Teki. Tapi nanti tetap akan saya kaji kembali," ujar Suteki.

Di akun media sosial, Suteki yang dikukuhkan menjadi guru besar pada 2010 itu seolah mendukung sistem khilafah dan menyerang pemerintah. Sejumlah unggahannya viral dan menghebohkan dunia maya.

Suteki, di akun Facebook miliknya, sempat memposting komentar yang pada intinya mempertanyakan kejadian penyerangan terduga teroris di Mapolda Riau. Postingan yang ditulis sempat viral.

Selain itu, Suteki juga pernah menjadi saksi ahli dalam sidang gugatan perppu ormas sebagai dosen Undip dan guru besar fakultas hukum. Undip pun memberi pernyataan akan memeriksa para tenaga pengajarnya atas postingan-postingan yang menghebohkan dunia maya itu.

Berikut pernyataan lengkapnya. Menyikapi adanya postingan viral di media sosial yang di dalamnya ada staf undip yang pokoknya diduga berisi pernyataan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, sikap Undip sebagai berikut:

1. Undip adalah universitas negeri yang berkomitmen mencerdaskan kehidupan bangsa indonesia berdasasrkan pada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

2. Pimpinan dan civitas akademika Undip tegas dan menyayangkan segala bentuk ujaran, tindakan yang bertentangan dnegan konstitusi, NKRI dan Pancasila.

3. Saat ini, persoalan tersebut sudah diserahkan kepada dewan kehormatan kode etik universitas, dan apabila terbukti maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan ASN yang berlaku.

4. Undip tidak akan mentolelir segala bentuk ujaran, tindakan yang bersifat mendorong kewibawaan kedaulatan NKRI, UUD 1945 serta Pancasila.
 


Gugatan Ditolak, HTI: Majelis Hakim Melegalkan Kezaliman

Sidang HTI: Bentuk Dukungan Simpatisan dari Gelar Spanduk Hingga Baca Alquran

Imbauan BPJS Ketenagakerjaan Terkait Maraknya Penipuan Seleksi Karyawan