Foto : Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof Dr Suteki SH MHum. (istimewa)

Suteki Masih Bisa Mengajar Meski Dinonaktifkan Undip

Jyg | Kamis , 07 Juni 2018 - 17:10 WIB

Publicapos.com - Jabatan Prof Suteki di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Rabu (6/6/2018), resmi dinonaktifkan sementara sesuai SK Rektor No. 223/UN7.P/KP/2018 yang ditandatangani oleh Rektor Undip Yos Johan Utama. Nama Suteki sendiri tengah menjadi perbincangan publik lantaran diduga mendukung gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Humas Undip Semarang, Nuswantoro mengatakan hari ini Prof. Suteki menjalani sidang disiplin. Sesuai dengan peraturan ASN, maka yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatannya.

"Ini bukan sanksi yang dijatuhkan, tetapi prosedur yang harus, selama yang bersangkutan masuk dalam persidangan disiplin ASN," kata Nuswantoro, Rabu kemarin.

Hasil dari sidang disiplin belum bisa langsung ditentukan, masih ada proses yang perlu dilewati. Jika nantinya tidak terbukti bersalah, maka jabatan yang diemban akan dikembalikan. "Jika tidak terbukti bersalah, jabatan itu akan dikembalikan lagi," ujarnya.

SK tersebut sudah ditandatangani oleh Rektor dan mulai hari ini berlaku seiring dilaksanakannya sidang disiplin. Dengan SK tersebut maka Prof Suteki nonaktif dari jabatan Kaprodi Magister Ilmu Hukum Undip, Ketua Senat Fakultas Hukum Undip, dan Anggota Senat Undip. Meski demikian, Prof. Suteki masih diperbolehkan mengajar. "Yang bersangkutan masih mengajar," ucapnya.

Suteki kecewa dan merasa diperlakukan tak adil karena dinonaktifkan dari jabatannya setelah dia bicara soal khilafah. Dia juga heran dituding pro organisasi HTI.

"Benarkah hanya bicara tentang khilafah kemudian disimpulkan bahwa saya itu adalah seorang penyebar paham radikalisme? Negara ini kan negara demokrasi. Masih ada ruang untuk diskusi, di manapun, baik di dalam maupun di luar kampus agar persepsi saling dipahami sehingga tidak berakhir dengan persekusi layaknya yang saya alami ini," kata Suteki, di Semarang, beberapa waktu lalu.

Suteki juga menilai pencopotan sementara jabatan terhadap dirinya sangat terlalu dipaksakan oleh Undip hanya karena tekanan publik di media sosial tanpa melihat realitasnya. Terlebih, ia mengaku belum pernah dimintai klarifikasi.

"Saya merasa ini masih prematur dan dipaksakan, karena sesuai Pasal 27 PP 53 tahun 2010 (tentang Disiplin PNS), sifatnya tidak wajib tetapi hanya dapat dibebaskan kalau pemeriksaan mengganggu tugas jabatannya," jelas dia.

Pegawai Negeri Sipil yang terindikasi terlibat dalam organisasi kemasyarakatan atau gerakan Anti-Pancasila bisa dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Dalam Pasal 5 PP 53/2010, disebutkan bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4, dijatuhi hukuman disiplin. Pasal 3 ayat (3) PP 53/2010 menyatakan setiap PNS wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah.

Jenis hukuman bagi PNS yang melanggar disiplin berat diatur dalam Pasal 7 ayat (4), yakni mulai dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan, pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.


Sosialisasi 4 Pilar MPR RI: Santri Emban Amanah Jaga NKRI

Kiai Muda Ansor Turun Gunung Gembleng Kader Ansor Jawa Barat

Gus Anton: Wawasan Kebangsaan Efektif Diajarkan Di Lingkungan Kampus

Kemenag, Peran Historis Gerakan Mahasiswa Perlu Dihadirkan Kembali