Foto : Aman Abdurrahman dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (istimewa)

Aman Abdurrahman Dijatuhi Vonis Hukuman Mati

Jyg | Jumat , 22 Juni 2018 - 15:15 WIB

Publicapos.com - Aman Abdurrahman dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (22/6/2018). Pemimpin Jamaah Ansharut Daulah (JAD) itu dinilai terbukti melakukan tindak pidana terorisme terkait aksi bom Thamrin dan Kampung Melayu.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme, menjatuhkan pidana kepada Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman?dengan pidana mati," kata Hakim Akhmad Jaini di ruang Sidang Utama Prof. H. Oemar Seno Adji, SH, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Usai membacakan vonis terhadap Oman Rochman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma alias Aman Abdurrahman tersebut, majelis hakim menanyakan kepada terdakwa atau tim kuasa hukumnya terkait kemungkinan banding. "Bagaimana banding atau menerima atau pikir-pikir? Tidak usah komentar," kata hakim.

Kemudian Asrudin Hatjani, anggota tim kuasa hukum Oman menyatakan masih mempertimbangkan vonis mati tersebut. "Pikir-pikir, Yang Mulia," kata Asrudin Hatjani.

Asludin Atjani menyatakan akan berpikir-pikir mengenai putusan tersebut karena apa yang dituduhkan hakim tidak benar, hanya karena Aman menyampaikan pesan moral untuk melaksanakan amaliah seperti di Prancis.

"Itu yang dijadikan alasan majelis hakim bawa terdakwa ini terlibat dalam bom Thamrin dan yang lain-lain. Yang lain-lain itu hanya ajaran saja, memang diakui bahwa dia ini mengamini adanya khilafah. Karena ustaz Aman tidak mengakui adanya peradilan, negara, maka dia berlepas diri terhadap vonis ini, makanya dia tadi menolak,” katanya.

Aman sendiri sempat menanggapi pertanyaan majelis hakim dengan menjawab tidak akan mengajukan banding. "Saya tidak ada banding," kata Aman.

Ketua majelis hakim dalam persidangan memberikan waktu tujuh hari kepada terdakwa dan kuasa hukum menanggapi putusan majelis hakim. "Tujuh hari setelah putusan. Paling lambat Jumat depan. Karena selesai sidang dinyatakan ditutup," kata Ahmad sambil mengetuk palu tanda sidang ditutup.

Aman dinilai terbukti memerintahkan empat orang untuk meledakkan bom di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Aman menyasar tempat tersebut sebagai lokasi teror karena banyak warga negara asing di sana. Bom tersebut akhirnya diledakkan di Gerai Starbucks dan Pos Polisi di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, 14 Januari 2016.

Aman juga dianggap terbukti telah menyampaikan kegiatan ceramah yang menyuarakan atau menyampaikan rujukan dalam kajian tauhid. Akibat kajian atau ajaran yang diberikan tentang syirik akbar atau syirik demokrasi mengakibatkan para pengikutnya terprovokasi dan mempunyai pemahaman radikal.

Perbuatan Aman dinilai terbukti memenuhi ketentuan dalam dua dakwaan yang didakwakan kepadanya. Yakni dakwaan kesatu primer yakni melanggar Pasal 14 juncto Pasal 6 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Aman juga dianggap melanggar Pasal 14 juncto Pasal 7 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dakwaan kedua primer.

Sebelumnya, pada Februari 2005, Aman divonis hukuman penjara selama 7 tahun. Selesai menjalani hukuman, pada Desember 2010 Aman kembali ditangkap karena terbukti membiayai pelatihan kelompok teroris di Jantho, Aceh Besar dan ditahan di LP Nusakambangan.

Aman kemudian divonis 9 tahun penjara, hingga dinyatakan bebas di Hari Kemerdekaan. Namun Aman tidak langsung bebas dan dipindahkan ke Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Ia disebut memiliki pandangan bahwa pemerintah Indonesia dan ideologi Pancasila merupakan falsafah kafir.


OTT di Biltar dan Tulungagung, KPK Boyong Wali Kota Blitar dan Tiga Orang Lainnya ke Jakarta

Bos First Travel Divonis, Ini Hukuman untuk Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan

Dijerat UU Penerbangan dan Pidana, Menhub Imbau Masyarakat Tak Lagi Bercanda Soal Bom