Foto : Helmi Yusuf, Alumni IAIN Ponorogo

Pemilu Budaya Politik dan Integrasi Nasional

Helmi Yusuf | Rabu , 04 Juli 2018 - 12:55 WIB

Publicapos.com -- Proses Pemilu telah dimulai, yaitu berkenaan pelaksanaan pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk warga negara RI semenjak 1 Mei – 20 Juli 1996. Berbagai strategi rayuan untuk menggaet massa yang dilakukan masing-masing parpol, semakin menghangatkan suhu kehidupan politik nasional. Berbagai fenomena yang muncul sebagai akibat perseteruan di antara pengurus partai dan indikasi campur tangan berlebih kekuatan eksternal, turut pula mewarnai langkah awal proses politik itu. Harapan agar kemelut dapat diatasi semaksimal mungkin dengan berpijak pada asas kemandirian partai, kiranya patut terus diupayakan oleh berbagai pihak. Sebaliknya, sikap curiga mencurigai antar-pendukung Organisasi Peserta Pemilu yang mudah memancing bentrokan fisik, merupakan satu hal patut dihindarkan.
 
Sikap mencegah munculnya potensi destruktif ini sangat penting digarisbawahi, mengingat institusi pemilu menjadi salah satu barometer strategis pengelolaan kehidupan kenegaraan. Artinya, pemilu dapat mengukur seberapa jauh upaya pembangunan politik telah dicapai dan sekaligus bagaimana implementasi komitmen kita terhadap penegakan prinsip kedaulatan rakyat.
 
Budaya Politik
 
Salah satu aspek pembangunan politik yang kerapkali berkenaan dengan pelaksanaan pemilu adalah mengenai persoalan budaya politik. Gabriel A Almond dan Sidney Verba (1984) menjelaskan istilah budaya politik terutama mengacu pada orientasi politik sikap terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain, serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem tersebut.
 
Orientasi politik ini mempunyai beberapa tahapan dan objek yang dibakukan serta hubungan antar-keduanya, yaitu sebagai berikut: 1) Orientasi Kognitif: pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya, serta input dan output. 2) Orientasi Afektif: perasaan terhadap sistem politik, peranan, para aktor dan penampilannya. 3) Orientasi Evaluatif: keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan disertai wawasan informasi.
 
Kecenderungan masing-masing orientasi politik diatas, pada tahap selanjutnya menghasilkan corak budaya dan partisipasi para warga dalam kehidupan kenegaraan. Orientasi kognitif membentuk budaya politik parokial dan masih terlampau lemah untuk menghasilkan tingkat partisipasi lapisan bawah secara memadai terhadap proses pengambilan keputusan.
 
Adapun orientasi afektik cenderung mendorong pembentukan budaya politik subjek yang mempunyai ketaatan tinggi dari para warganya dalam melaksanakan output sistem politik, tetapi kurang signifikan guna mendukung partisipasi kritis dalam pemberian input bagi kehidupan kenegaraan. Sedangkan orientasi evaluatif diperkirakan sangat kondusif bagi persemaian budaya politik pertisipan dan keikutsertaan secara kritis masyarakat dalam dinamika politik.
 
Walter A Rosenbaum (Political Culture, New York, Preager Publisher, 1975), menguraikan pada budaya politik demokratis, rakyat dilibatkan atau merasakan dirinya sebagai pelaku politik aktif. Salah satu unsur penting bagi upaya pembentukan budaya politik demokratis antara lain berkenaan dengan persoalan kompetensi dan kematangan politik.
 
Kompentesi adalah mengukur seberapa jauh seseorang berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa serta bagaimana ia menggunakan sumber daya politik yang tersedia dan evaluasinya terhadap proses itu. Sedangkan kematangan politik didasarkan pada ukuran keyakinan aktivitas individual yang dapat berpengaruh terhadap sistem politik (political efficacy). Termasuk pula keyakinan mengenai kemungkinan perubahan politik, melalui aktivitas para warga negara.
 
Rangkaian muatan budaya politik memiliki implikasi besar terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu sebagai pengejawantahan pesta demokrasi rakyat. Tampilan budaya partisipatif dan penghargaan substansi kedaulatan rakyat melalui pemilu secara riil, tidak jarang membentuk karakter kekuasaan yang sangat ramah dan bersifat terhadap perkembangan tuntutan lingkungan sekitar.
 
Sebaliknya, dominasi muatan budaya politik parokial dapat pula memunculkan watak saling curiga dengan disertai rendahnya derajat kompentensi dan political efficacy yang rendah. Ditengah-tengah titik ekstrim di atas, dapat berkembang muatan budaya politik subjek yang sangat kondusif bagi pembentukan karakter warga yang terlampau pasif dan sekedar berperan menjadi objek keputusan publik. Sehingga, kepentingan tertib politik sangat terjaga dengan disertai rendahnya intensitas dinamika politik. Sejarah pemilu Indonesia semasa Demokrasi Parlementer tahun 1955, yang tidak mampu menghasilkan suatu kekuatan mayoritas absolut (absolute majority), ternyata telah berdampak pada trauma instabilitas.
 
Empat kekuatan utama yang mewarnai pergantian kabinet saat itu, antara NU, PKI, PNI, dan Masyumi, belum mampu melandasi akomodasi ragam aspirasi aliran di tengah masyarakat secara proporsional. Loyalitas primordial secara sangat mencolok melatarbelakangi setiap konflik dan manuver politik praktis. Selanjutnya, ketika Orde Baru mulai menjalankan mekanisme pemilu secara reguler setiap lima tahun sekali semenjak tahun 1971, berbagai penataan dilakukan dengan dukungan pilar kekuasaan birokrasi. Tindakan fusi partai pada tahun 1973 dan penetapan asas tunggal Pancasila bagi Ormas dan Orsospol dijalankan secara cukup intensif. Meskipun diatas permukaan pola politik mulai mampu di netralisasi, gerak perbenturan di antara para pengurus di tataran infrastruktur memperlemah posisi tawar menawarnya di  hadapan pengelola lapisan suprastruktur. Kelemahan posisional ini berdampak pada minimnya sumber daya orsospol guna mentransformasikan dukungan para pemilih sebagai indikator pilihan kebijaksanaan yang diambil dan penyusunan komposisi elit kunci.
 
Pilihan rakyat dalam setiap siklus pemilu, khususnya pada tahap kampanye dan pemungutan suara, lebih berperan menjadi akses mobilisasi parpol dalam penyusunan komposisi suara para wakil di lembaga legislatif, baik di tingkat lokal maupun pusat. Budaya politik yang dilandasi kriteria primordial tidak jarang mumcul ke permukaan dan dijadikan penggerak simbol-simbol kesetiaan parpol. Cakupan isu-isu SARA kiranya merupakan perbendaharaan masalah klasik yang perlu selalu memperoleh perhatian bersama.
 
Integrasi Nasional
 
Pentingnya posisi budaya politik masyarakat dan segenap aparat terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu, jelas berjalan paralel dalam konteks pengukuhan sendi-sendi integrasi nasional. Cermin berkembangnya kompleksitas potensi disintegrasi pada sebagian negara-negara dunia ketiga, biasanya mengacu pada fenomena kesenjangan antara struktur dan budaya politik.
 
Lintas sejarah selepas Perang Dunia II ketika mereka baru saja memperoleh kemerdekaannya, kerapkali diwarnai dengan tindakan adopsi terhadap sistem politik penjajah. Ironisnya, dalam perjalanan tindakan demikian justru tidak jarang memunculkan disharmonitas dalam pembentukan kesepakatan perilaku politik masyarakat. Nilai-nilai modern sistem politik  yang pada umumnya berasal dari kawasan negara Barat, pada beberapa kasus tertentu mengalami perbenturan dengan nilai-nilai tradisional budaya masyarakat bersangkutan. Melalui titik tolak luasnya bidang kehidupan kemasyarakatan yang dicakup pengertian integrasi nasional, kita dapat menelaah lebih lanjut persoalan itu.
 
James Coleman dan Carl G Rosberg (1964), sebagaimana terdapat pada tulisan Prof. Dr. Nazaruddin Syamsuddin berjudul “Dimensi-dimensi Vertikal dan Horizontal dalam Integrasi Politik”, menguraikan bahwa konsep tersebut mempunyai dua dimensi strategis, yaitu dimensi vertikal yang berkenaan dengan persoalan integrasi politik dan dimensi horizontal sebagai pengejawantahan relasi teritorial antar-kelompok masyarakat.
 
Secara vertikal, intergrasi politik bertujuan untuk menjembatani celah perbedaan yang mungkin terjadi antar elit dan massa dalam rangka pengembangan suatu proses politik terpadu dan masyarakat politik yang berpartisipasi.
 
Sedangkan yang dimaksud dengan integrasi teritorial adalah integrasi dalam bilang horizontal dengan tujuan mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultur kedaerahan dalam rangka penciptaan masyarakat politik homogen. Pemilu sebagai mekanisme pengejawantahan kedaulatan rakyat, kiranya berperan strategis dalam penciptaan dimensi politik integrasi nasional, terutama berkenaan dengan usaha mempererat hubungan antara lapisan elit dan massa.
 
Di negara-negara yang telah memiliki tradisi demokrasi mapan, rangkaian tahap pelaksanaan pemilu merupakan sarana penyam-paian aspirasi rakyat dan merupakan kesempatan bagi penguasa untuk menyelami kebutuhan riil di tingkat bawah. Meskipun prosentase pemberian suara para pemilih tidak mencapai jumlah terlampau besar, substansi tuntutan masyarakat terhadap -penyusunan elit dan proses pengambilan keputusan tetap merniliki aiti signifikan bagi kehidupan politik bersifat demokratis.
 
Signifikasi proporsi yang diberikan para pemilih tetap terjaga, mengingat derajat legitimasi kekuasaan yang disandang para pengelola pemerintahan telah terakomodir secara memadai. Sebaliknya, bagi negara-negara berkembang, proporsi kuantitas pemberian suara para pemilih masih menjadi masalah krusial bagi terjaganya kehidupan politik yang demokratis Kecenderungannya untuk bergerak diantara kebutuhan stabilitas dan tun¬tutan perluasan artikulasi politik se¬cara longgar, menyebabkan ia masih berada pada taraf transisi menuju kepada taraf kedewasaan.
 
alam proses transisi sangat rawan untuk terjadi berbagai distorsi yang mengundang ragam perilaku kurang kondusif bagi kontunitas pemetaan politik stabilitas secara sehat. Pertarungan kekuatan fisik antarpen-dukung OPP pada Pemilu 1982 yang dikenal sebagai peristiwa "lapangan banteng", merupakan pengalaman rawannya fondasi budaya politik bersifat transisi untuk mendukung struktur pemilu. Belajar dari penga¬laman semacam itu, lalu sempat muncul usulan untuk mengadakan kampanye pemilu terbatas dan lebih menekankan pada unsur dialogis daripada sekadar pengerahan massa. Respons konstruktif terhadap usulan itu, jelas perlu diletakkan pada konteks pemenuhan persyaratan basis sosial ekonomi dan' tingkat kede¬wasaan politik rata-rata anggota masyarakat.
 
Pemenuhan prasyarat semacam itu, dilatarbelakangi alasan untuk menghindarkan terjadinya kesan pemilu sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat terlampau mengambil bentuk bersifat elitis. Melalui pemahaman persyaratan relasi positif di antara muatan budaya politik dan struktur pemilu, kompetisi politik yang tampil dapat berlangsung secara wajar
Munculnya gerakan di luar struk¬tur formal bertindak independen dalam mengawasi pemilu, tidak tepat jika semata-mata ditengarai pertentangannya dengan kelembagaan pemilu yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang. Namun lebih dari itu, ia perlu dilihat secara dewasa dengan fenomena mulai kritisnya budaya politik rakyat terhadap kekuasaan. Kualitas budaya politik itu merupakan produk samping dari meningkatnya level kesejahteraan massa dan semakin kukuhnya sendi-sendi integrasi nasional
 
Pendekatan 
 
Seiring perjalanan waktu, institusi pemilu di tanah air dituntut untuk semakin bersikap responsif terhadap dinamika kemasyarakatan. Penerapan prinsip birokratis secara kaku dengan berdasarkan pada ketentuan normatif legal semata, jelas tidak lagi memadai untuk menjalankan peran semacam itu. Berarti, pendekatan keamanan (security approach) yang dijalankan perlu dikombinasikan dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity ap¬proach).
 
Pilihan pada formula pendekatan politik berwatak fleksibel, akan memperkukuh kesepakatan orientasi dan perilaku politik yang dapat menenggang perbedaan pendapat tanpa mengganggu jalannya pola kebijaksanaan stabilitas secara dinamis. Artinya, interaksi variabel budaya politik yang hidup di tengah masyarakat dengan kelembagaan pemilu berjalan secara positif dengan landasan integrasi nasional baik secara vertikal maupun horizontal.


Perusahaan Harus Bayar Karyawan yang Masuk Kerja Saat Pilkada Serentak

Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia Dimulai Besok

Dituding Pencitraan, Kenapa Jokowi Temui Peserta Aksi Kamisan di Tahun Politik?