Foto : Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Sofyan Basir. (istimewa)

Masih Berstatus Saksi, Dirut PLN Tegaskan Dirinya Tak Terkait Suap

Jyg | Selasa , 17 Juli 2018 - 12:12 WIB

Publicapos.com - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Sofyan Basir akhirnya buka suara terkait kedatangan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kantor Pusat PLN, Senin (16/7/2018) malam.

Sofyan membenarkan bahwa penggeledahan terkait pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-I. Hal itu dilakukan menyusul kasus suap yang menjerat Wakil Ketua DPR Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dan melibatkan Bos Apac Group Johannes Budisutrisno Kotjo serta tujuh orang lainnya.

"Sesuai tugas dan fungsi KPK pasti harus melakukan penggeledahan. Itu dilakukan di kantor PLN, ada di direktorat, di divisi, semua tempat yang terkait dengan proyek (PLTU Riau-I) itu," ujar Sofyan di Kantor Pusat PLN, Senin (16/7/2018) kemarin.

Sofyan mengaku tidak mengetahui rencana penggeledahan tersebut. Namun, menurut Sofyan, hal itu merupakan kondisi yang lumrah setelah kemarin petugas anti rasuah menggeledah kediamannya. Selain kantor bos PLN tersebut, Sofyan menyebutkan penggeledahan juga dilakukan di beberapa ruangan, salah satunya di Direktorat Perencanaan PLN.

Lebih lanjut, Sofyan menegaskan bahwa perseroan dan anak usaha tidak terlibat dalam kasus suap. Menurut Sofyan, anggota parlemen bisa terlibat dalam suatu proyek semata-mata dalam rangka pengawasan.

Karenanya, ia mengaku tak tahu terkait adanya praktik suap commitment fee yang diduga mencapai 2,5 persen dari total nilai proyek ke anggota parlemen. "Kalau dinyatakan ada sesuatu yang mencurigakan, ada laporan masyarakat, atau proyek tidak jalan-jalan, baru DPR secara aktif mungkin bisa masuk," ujarnya.

Proyek PLTU Riau-I merupakan proyek penunjukkan langsung yang diserahkan pada anak usaha PLN PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) sejak dua tahun lalu. Proyek ini masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017. Sofyan menyebutkan bahwa nilai proyek mencapai US$900 juta.

Untuk pengerjaan PLTU mulut tambang berkapasitas 2x300 MegaWatt itu, PJB menggandeng konsorsium anak usaha BlackGold Natural Resources PT Samantaka Batubara dan China Huadian Engineering. Johanes merupakan salah satu pemilik saham BlackGold.

Pada Januari 2018, PJB, Samantaka dan Huadian telah menandatangani Letter of Intent (LoI) untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas PLTU Riau-I.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan dua tersangka masing-masing Eni Maulani Saragih (EMS) dan Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK). Sementara Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan, bahwa status Sofyan Basir masih sebagai saksi.

"Masih saksi saya kira karena KPK sudah menyampaikan bahwa dalam penyidikan ini baru ada dua orang tersangka, setelah kami saat itu menemukan dua bukti permulaan yang cukup," kata Febri, di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/7), KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait kasus itu, yaitu uang sejumlah Rp500 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan dokumen atau tanda terima uang sebesar Rp500 juta tersebut.

Diduga, penerimaan uang sebesar Rp500 juta merupakan bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan kepada Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

"Diduga, penerimaan kali ini merupakan penerimaan keempat dari pengusaha JBK kepada EMS dengan nilai total setidak-tidaknya Rp4,8 miliar, yaitu Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, Maret 2018 sebanyak Rp2 miliar, dan 8 Juni 2018 sebesar Rp300 juta," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (14/7) malam.

Diduga uang diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni Maulani Saragih melalui staf dan keluarga. "Diduga peran EMS adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1," kata Basaria.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Johannes Budisutrisno Kotjo disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.


Gandi: Kasus Meliana Tak Terkait Dengan Penistaan Agama

OTT di Biltar dan Tulungagung, KPK Boyong Wali Kota Blitar dan Tiga Orang Lainnya ke Jakarta

OTT KPK di Biltar dan Tulungagung, 5 Orang dan Duit Rp2 Miliar Diamankan