Foto : Penangkapan Ratna Sarumpaet beberapa waktu lalu di Jakarta terkait penyebaran hoax

LAKSI: Kami Dukung Kapolri dalam Penegakan Hukum kepada Peluku Hoax

rhr | Sabtu , 13 Oktober 2018 - 14:40 WIB

Publicapos.com. Pemeriksaan terhadap Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana kebohongan yang dilakukan Ratna Sarumpaet adalah proses hukum biasa oleh penyidik kepolisian dalam mengungkap kebenaran suatu peristiwa tindak pidana.

Atas persoalan tersebut, berbagai kalangan pun ikut anggkat bicara. Salah satunya adalah dari Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI). Menurut organisasi ini, upaya-upaya menggeser persoalan hukum menjadi persoalan politik tidaklah relevan.

"Sebagai warga negara, Amien Rais mesti menyikapi pemanggilan pemeriksaan ini sebagai proses hukum normal dalam kerangka penegakan hukum," Ketua Umum LAKSI Azmi Hidzaqi, di Jakarta, Jumat (12/10/2018) kemarin.

Dukungan yang diberikan oleh yang menamakan diri Alumni PA 212 pada pemeriksaan Amin telah memantik dan mendorong persoalan hukum biasa ini berpotensi menjadi persoalan politik yang dipicu oleh politisasi yang dilakukan oleh Amien Rais dan pendukungnya.
 
Ia menjelaskan, ancaman membongkar kasus-kasus di KPK, ancaman penggantian Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan provokasi kebencian berdasarkan etnis dan agama yang muncul dalam pernyataan-pernyataan Amien Rais merupakan manuver politik yang tidak memberikan keteladanan pada warga negara.

"Ancaman-ancaman itu tidak relevan dengan kasus yang sedang dialami Ratna Sarumpaet dan justru menggeser persoalan hukum biasa menjadi persoalan politik," jelasnya.

Politisasi itu, justru datang dari pihak Amien Rais yang ditujukan untuk melindungi dirinya secara berlebihan. Padahal Amien Rais hanya dimintai keterangan sebagai saksi.

Ia mengungkapkan, upaya Amien Rais membongkar kasus-kasus KPK dan mengkritisi kinerja Polri merupakan sebuah rekayasa dan menebarkan berita bohong tanpa didukung bukti yang otentik, karena pernyataan Amin Rais dan Bambang Wijoyanto yang menyatakan adanya aliran dana dari Basuki Hariman kepada Jendral Tito Karnavian merupakan tuduhan dan fitnah yang sangat keji.

Atas dasar, LAKSI mendukung Polri untuk mengusut tuntas berita bohong Ratna Sarumpaet dan semua sumber hoax yang membuat gaduh situasi, dan meminta Kejagung agar membuka kembali kasus keterangan palsu Bambang Wijoyanto yang telah dideponering pihak kejaksaan dan melanjutkan proses hukumnya.

"Kami mendukung Kapolri untuk tidak takut di intimidasi oleh siapapun dan kami suport Polri bekerja secara profesional dalam mengamankan situasi nasional," tandasnsya. (rhr)
 


Polisi Sering Lakukan Penyiksaan dan Kekerasan, Polri Minta Maaf

Teten: 80 Persen Data "Panama Papers" Terkorfimasi