Foto : Istimewa

Gus Anton: Produk Hukum Harus Aspiratif dan Solutif

kis | Kamis , 24 Januari 2019 - 13:55 WIB

Publicapos.com - Dalam rangka menjalankan sistem ketatanegaraan Indonesia banyak persoalan-persoalan yang terjadi dan membutuhkan masukan dari akademisi untuk kritik dan perbaikan sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik (UUD NRI) 1945. Kegiatan Dengar Pendapat Dengan Masyarakat MPR RI dilaksanakan oleh Anggota MPR RI sekaligus Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur Abdul Qadir Amir Hartono bekerjasama dengan Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (19/1).

 
Acara yang diikuti ratusan peserta yang terdiri dari akademisi dan mahasiswa tersebut mengupas tentang tantangan Parlemen tahun 2019 dan produk legislasi yang aplikatif, kualitatif dan aspiratif. Produk Hukum yang aspiratif akan membawa perbaikan dalam pelaksanaan tata kelola dan sistem ketatanegaraan Indonesia. UUD NRI 1945 sudah beberapa kali mengalami amandemen dan ada arus besar untuk melaksanakan amandemen yang kelima ujar Abdul Qadir Amir Hartono.
 
Sebelumnya MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang membawahi lembaga tinggi kini telah sejajar dengan lembaga konstitusional lainnya. MPR tidak lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara, baik yang berbentuk GBHN maupun yang berupa peraturan perundang-undangan.pun demikian Kewengan untuk mengangkat presiden dan wakil presiden kini berpindah ke tangan rakyat. Rakyat kini dapat secara langsung memilih calon presiden, Pentingnya penataan dalam sistem kelembagaan terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan dan berjalan dinamis sambung pria yang biasa dipanggil Gus Anton.


Kebijakan Baru, Paskibraka 2019 Putri Bakal Mengenakan Celana Panjang

Rangkaian PIONIR, Kemenag Gelar "PTKIN Bersholawat Bersama Gus Muwafiq"

Gelar Bimbingan Teknis, Kemenag Salurkan 25 M Bantuan Sarana dan Prasarana 2019

4.160 Santri Ikuti Tes Seleksi Beasiswa PBSB