Foto : Kelompok Civil Society Sampaikan Sejumlah Rekomendasi di HUT ke-20 Mandailing Natal

Refleksi 20 Tahun Mandailing Natal, Kelompok Civil Society Sampaikan 8 Rekomendasi

rhr | Rabu , 13 Maret 2019 - 13:16 WIB

Publicapos.com - Talkshow refleksi dan rekomendasi 20 tahun Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang digelar kelompok civil society dan perguruan tinggi yang terdiri dari LBH Al  Amin Madina, Batang Pungkut Green Conservation (BGPC), Biro Bantuan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (BBH UISU), dan Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia pada hari Minggu, 10/3  di aula hotel Abara, Jl. Lintas Timur Panyabungan.

H. Fahrizal Efendi Nasution, SH selaku Anggota DPRD Sumut 2014-2019 menilai bahwa kebijakan arah pembangunan Madina dewasa ini semakin tak jelas kemana arahnya.

“Sepanjang inovasi kebijakan masih jalan di tempat atau penyusunan program justru terkesan masih copy paste, sepanjang itu pula kondisi perekonomian masyarakat Madina tetap dalam kondisi kemiskinan” tegasnya.

Askolani Nasution, Budayawan Mandailing menyesalkan bahwa banyak entitas kebudayaan Mandailing berada diambang kepunahan. Menurut Askolani, harus ada yang mendorong pemerintah daerah dalam penguatan kebudayaan Mandailing, melalui dukungan politik anggaran, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan. Mendorong penguatan peran masyarakat melalui dukungan kebijakan dan anggaran Desa.

Dr. Syakban Lubis, MA dari STAIN Madina mengungkapkan bahwa berhasil atau tidaknya suatu daerah dimulai dari pendidikan. "STAIN Madina harus terus didukung untuk meningkatkan mutu pendidikan di Madina. Peningkatan mutu pendidikan ini tidak akan tercapai tanpa kerjasama dari segala unsur mulai dari masyarakat sampai ke pemerintah", ucap Wakil Ketua STAIN Madina ini.

Burhanuddin Siregar, Anggota DPRD Sumut 2014-2019 menyatakan mendukung perubahan Madina ke arah yang lebih baik dari segi infrastruktur. Akses jalan suatu hal sangat penting dan harus segera terealisasi, seperti jalan yang akan dibuka di wilayah panyabungan timur ke daerah Riau.

Kelompok  civil society yang terdiri dari: Ahmad Suhairi Koordinator Jatam Madina, Andi Hakim Matondang (BPGC), Amir Hamdani Nasution (Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia) menyampaikan 8 rekomendasi  hasil refeleksi 20 tahun Madina, sebagai berikut:                        

1. Perda RKPD, Perda ABPD, Perbup Penjabaran APBD agar dipublish melalui website resmi Pemkab maksimal 3 hari kerja sejak diundangkan;

2. Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan secara adil dan berkelanjutan oleh Pemkab c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesbangpol Madina;

3. Pemerataan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik yang yang berkualitas;

4. Mendorong dan memberikan stimulus terhadap pelaku UMKM dan Koperasi;

5. Memberikan pengakuan terhadap masyarakat Adat dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan Bupati;

6. Pemeliharaan terhadap cagar budaya dan situs-situs sejarah yang ada;

7. Moratorium tenaga honorer di Kab. Madina.

8. Madina harus bisa menjadi role model daerah religius dan santri sesuai slogan Kab. Madina


Berikut Rekomendasi Kelompok Civil Society di HUT Madina Ke-20

Titik Panas Meningkat, Pemkot Dumai Akan Tetapkan Status Siaga Karhutla

Jadi Viral di Medsos, Video Oknum Anggota Lemhanas Soroti Sengketa Pilkada Taput