Foto :
Diduga Gabung Grup Jokowi Center, GEMAPIR Laporkan Oknum ASN Tangsel

Diduga Gabung Grup Jokowi Center, GEMAPIR Laporkan Oknum ASN Tangsel ke KASN

ras | Rabu , 13 Maret 2019 - 18:56 WIB

publicapos.com - Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi dan Restorasi (GEMAPIR) laporkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Muqoddas Syuhada yang saat ini menjabat Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan  ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena diduga terlibat politik praktis. (13/03/19).
 
Pimpinan organisasi GEMAPIR, Muhammad Yaqub mengatakan bahwa saudara Muqoddas Syuhada diduga telah melanggar pasal Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di mana disebutkan Bahwa ASN, Polri, TNI dan MA serta MK dilarang Ikut Serta dalam kegiatan Politik Praktis karena menyakut pada kewajiban menjaga netralitas dan independesi.
 
"Pak Muqoddas ini kan ASN, harusnya dia mengerti bahwa gabungnya dia ke grup Jokowi Center itu melanggar undang undang", ujarnya.
 
Pria yang akrab disapa bung Yaqub ini juga berpendapat bahwa saudara Muqoddas telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menyatakan pegawai negeri memiliki kewajiban menjaga netralitas, serta bersih dari keberpihakan terhadap kelompok politik tertentu.
 
"Beliau juga langgar pasal nomor 5 tahun 2014 jadi kami akan terus kawal laporan ini beserta bukti bukti screenshoot poto keterlibatannya", paparnya.
 
Sebagaimana diketahui dalam Pasal 494 UU 7 tahun 2017, yang menyebutkan setiap ASN, anggota TNI dan Polri, kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota badan permusyawaratan desa yang terlibat sebagai pelaksana atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.
 
Kemudian, Pasal 547 UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36 juta. (ras)


Pelayanan Buruk di RSUD Tangsel, LSM GEMAPIR Siap Gelar Unjuk Rasa

KMSU Jakarta: Budaya Sebagai Pemersatu Antar Etnis, Ras, dan Golongan

Soal Dana Desa, Jokowi Jelaskan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah