Foto : Istimewa

Gus Anton: GBHN Perlu Dikaji untuk Penataan Pembangunan Nasional

admin  | Senin , 18 Maret 2019 - 05:48 WIB

Gus Anton GBHN 

Publicapos.com - Pengurus dan anggota Anak Cabang IPNU dan IPPNU Kecamatan Panggungrejo memadati Aula Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, Kamis (14/03) untuk mengikuti kegiatan Empat Pilar Kebangsaan MPR RI tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Hadir pada acara tersebut Anggota MPR RI Abdul Qadir Amir Hartono.
 
“Wacana untuk mengembalikan GBHN yang mana pada masa orde baru menjadi acuan utama bagi presiden untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara, berarti harus melaksanakan Amandemen oleh MPR RI. Amendemen UUD NRI Tahun 1945 telah dilaksanakan empat kali, yakni pada sidang tahunan MPR 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang merupakan salah satu tuntutan reformasi untuk melakukan perubahan UUD NRI 1945 karena saat itu kekuasaan tertinggi ada di MPR”  paparan pria yang biasa dipanggil Gus Anton di hadapan para peserta.
 
Sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai pengganti GBHN yang dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan skala waktu 20 tahun. Para ahli dan pengamat hukum tata negara telah melakukan kajian mendalam terkait wacana GBHN untuk dimasukkan pada rencana Amandemen Kelima UUD NRI 1945.
 
“Oleh sebab itu, pro dan kontra tentang wacana GBHN ini menjadi hal yang perlu disikapi dengan langkah akademis melalui kajian yang komprehensif ketatanegaraan. Agar tidak terkesan ada upaya politisasi melalui wacana GBHN menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif 2019” tutup Gus Anton yang juga menjadi Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur ini.
 


Sosialisasi 4 Pilar MPR RI: Santri Emban Amanah Jaga NKRI

Gus Anton: Wawasan Kebangsaan Efektif Diajarkan Di Lingkungan Kampus

RDP MPR RI Abdul Qadir Amir Hartono: NKRI Harga Mati, Jangan Ditawar Lagi!