Foto : Pengurus LAKSI

Mangkir Dalam persidangan, Sejumlah Aktivis Laporkan Wagub Jabar Soal Korupsi Dana Hibah MTQ

rhr | Rabu , 20 Maret 2019 - 23:23 WIB

Publicapos.com - Terdakwa kasus korupsi dana hibah Pemkab Tasikmalaya, Abdulkodir yang juga menjabat sebagai Sekda Pemkab Tasikmalaya, mengaku mendapat perintah dari Bupati Tasikmalaya saat itu Uu Ruzhanul Ulum untuk mencarikan dana guna membiayai kegiatan Musobaqoh Qiratil Qutub (MTQ), pembelian sapi kurban, dan kegiatan pekan olahraga.

Kasus korupsi dengan modus pemotongan dana hibah dari APBD Kabupaten Tasikmalaya itu merugikan negara hingga Rp3,9 miliar. Pemanggilan Uu Ruzhanul Ulum terkait kesaksian Abdulkodir pada sidang sebelumnya. Abdul kodir menjelaskan, perintah itu dari Uu Ruzhanul Ulum. Saat itu, ia sudah menjelaskan bahwa APBD Tasikmalaya 2017 tidak menganggarkan dana untuk tiga kegiatan tersebut.

"Instruksi Uu saat masa kampanye (Pilgub Jabar). Saya sudah jelaskan tidak ada anggarannya. Kemudian saya rapatkan bersama para kepala dinas dan badan untuk membahas ini. Ternyata tidak ‎bisa dianggarkan, apalagi saat dekat dengan momen Pilgub Jabar," ujar Abdulkodir saat bersaksi pada persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (4/3/2019).

Abdulkodir menegaskan, meski sudah memberi penjelasan ke Uu bahwa tidak ada anggaran untuk tiga kegiatan itu, ‎ia tidak bisa menolak permintaan Uu. Usai mendapat instruksi itu, ia mengintruksikan terdakwa Eka dan Alam untuk mencarikan dana dari penerima hibah.

"Sebagai prajurit saya tidak bisa menolak. Apalagi perintah Pak Uu saat itu harus dilaksanakan. Padahal sudah saya jelaskan sejelas-jelasnya ke Pak Uu. Di sinilah peran sentral Uu sebagai bupati yang menurut kami terlibat dan mengetahui mengenai pemotongan dana hibah ini, oleh karena itu kami meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung untuk menghadirkan mantan Bupati Tasikmalaya," pintanya.

Terkait dengan itu, disebutkan oleh Azmi kordinator LAKSI bahwa panggilan saksi beberapa kali di persidangan Uu seharusnya hadir dan menghargai pengadilan serta bersedia memberikan kesaksiannya agar kasus ini menjadi tuntas. Katanya, jangan sampai hakim memutuskan bersalah hanya pada level bawahan saja, karena sebagai Bupati, Uu adalah Kuasa Pengguna Anggaran.

"Kami meminta Gubenur Jabar untuk memerintahkan Uu sebagai wagub untuk hadiri persidangan dan jangan cari alasan soal kegiatan wagub karena kegiatan Pemda bisa di wakili oleh kadis teknis," tegas Azmi.

Disebutkan Azmi, bahwa siapa pun harus tunduk dan menghargai peradilan sehingga proses pengungkapan kasus dana hibah ini menjadi lebih objektif dan transparan, kami menyesalkan sikap Uu sebagai wagub Jabar tidak memberikan contoh yang baik dalam menghormati panggilan pengadilan.

"Atas dasar itulah maka kami berencana akan melaporkan yang bersangkutan ke kejaksaan Agung untuk meminta Kejagung mengawasi dan melakukan supervisi atas proses peradilan di tingkat pengadilan tinggi Jabar," tutupnya. (rhr)


Sebut `Adzan Tidak Suci`, Ade Armando Kembali Dilaporkan ke Polisi

Ade Armando Dilaporkan ke Polisi Terkait Ujaran Kebencian

Penghina Presiden dan Kapolri Dibekuk Polda Jatim