Foto : Puluhan peserta aksi dari Lembaga Advokasi dan Kajian Strategis Indonesia (LAKSI)

Diduga Terlibat Kasus Jual Beli Jabatan, LAKSI Minta KPK Usut Kasus Sekjen Kemenag

rhr | Senin , 22 Juli 2019 - 19:36 WIB

Publicapos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus mengembangkan kasus  skandal suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang menyeret Ketua Umum PPP, Romahurmuziy alias Romi.

Demikian penyampaian Koordinator Aksi dari Lembaga Advokasi dan Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), Dedi Siregar, dalam orasinya di Jakarta, 22 Juli 2019. Mereka menyakini korupsi tersebut melibatkan pejabat Kemenag.

"Kami meyakini Romi tidak bekerja sendirian dalam kasus ini. Kemungkinan, ada pejabat Kemenag yang juga terlibat seperti Nurcholis Setiawan  (sekjen Kemenag)," jelas Dedi.

Ia mengatakan, KPK seharusnya sudah menahan Nurcholis Setiawan karna diduga terlibat dalam kasus jual beli jabatan, dimana KPK sudah berkali-kali melakukan pemeriksaan dan pemanggilan kepada Nurcholis namun sampai saat ini  belum ada kejelasan mengenai status hukumnya.

“Tersangka Romi tidak mungkin bekerja sendiri dan KPK sudah punya bukti pihak yang bekerja sama-sama terkait perkara ini. Ada pihak-pihak yang  bersama-sama di Kementerian Agama  untuk meningkatkan seleksi atau proses seleksi atau mengisi jabatan di Kemenag,” sambungnya.

Dedi melanjutkan, posisi tawar dan pengaruh Sekjen sangatlah kuat dan besar sehingga peran menteri banyak diambil alih, terutama dalam menempatkan pejabat-pejabat bermasalah yang terkena sangsi disiplin namun dipaksakan untuk diangkat kembali menjadi pejabat dan pimpinan.

Selain itu, katanya, sekjen juga banyak melakukan permainan proyek dan kutipan dana bantuan yang nominalnya cukup besar sehingga merugikan negara.

"Melalui aksi ini, kami berharap KPK dapat membongkar kasus-kasus korupsi sekjen sejak di Pendis, baik soal pungutan dan bantuan, dan proyek-proyek di Kemenag," tutupnya.


Mangkir Dalam persidangan, Sejumlah Aktivis Laporkan Wagub Jabar Soal Korupsi Dana Hibah MTQ

Koalisi Selamatkan KPK Lakukan Uji Materi Kewenangan Hak Angket DPR-RI

Ditahan Polisi, Waketum PPP Bantah Palsukan Tanda Tangan