Presiden Joko Widodo (Jokowi) pastikan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para aparatur sipil negara (ASN) baik di pusat maupun daerah akan dibayar tepat waktu.
Dari data Kemenkeu, Jakarta, Minggu (3/6/2018), Ketua DPR akan mengantongi THR sebesar Rp26,64 juta (setelah dikurangi Pajak Penghasilan/PPh). Sementara Wakil Ketua DPR akan menerima THR sebesar Rp22,
Perusahaan yang tak memberi Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya terancam sanksi. Salah satu bentuk sanskinya adalah didenda lima persen dari total THR.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pegawai honorer. Ia memastikan pemerintah akan memberikan THR kepada pegawai honorer yang bekerja d
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati heran ketika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian THR Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit TNI, anggota Pol
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait tunjangan hari raya (THR), dan gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tidak hanya PNS, TNI, dan Polri aktif juga akan mendap
Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy menyebutkan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dinilai DPR tidak membatasi hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Hadar Nafis Gumay menilai ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dapat dikatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menilai ambang batas pencapresan (Presidential Threshold) masih diperlukan bagi partai politik dalam memajukan calonnya di Pilpres 2019 mendatang.
Masyarakat khususnya di pedesaan perlu diberikan edukasi lanjutan tentang makanan higienis. Edukasi ini diperlukan untuk mencegah terulangnya kembali kasus Anthrax seperti yang menimpa warga di Kabupa